Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Serukan Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Desakan Ganti Menteri

Senin, 5 September 2022 15:04 WIB

Ratusan mahasiswa dari organisasi HMI, PMII, dan GPI menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin, 5 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Gerakan Pemuda Islam (GPI) berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk memprotes kenaikan harga BBM pada Senin 5 September 2022. Mereka awalnya hendak menggelar demo di depan Istana Merdeka, namun tertahan di depan Gedung Sapta Pesona.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa menyebut kebijakan tersebut menyusahkan masyarakat.

"Rezim Jokowi - Amin bobrok, yang katanya punya slogan 'Indonesia Maju', maju tidak? Tidak!" teriak orator, Senin, 5 September 2022.

Mahasiswa menilai perekonomian masyarakat belum pulih

Menurut orator, ekonomi masyarakat saat ini masih terpukul karena pandemi Covid-19. Selain itu, harga minyak goreng serta sembako yang mahal juga membuat masyarakat semakin kesulitan.

Menurut massa, kenaikan harga BBM ini disebabkan keputusan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Direktur Utama Pertamina. Oleh karena itu, mahasiswa meminta agar ketiganya segera dicopot dari kabinet.

Advertising
Advertising

"Apa bila tidak dicopot, kami akan menggelar demo tiga hari berurut-turut serta memboikot ketiga Menteri tersebut!" ujar orator.

Sebelumnya, pada Sabtu kemarin Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh: BLT Kerap Tak Tepat Sasaran



Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

13 jam lalu

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

Khofifah menyatakan bakal kembali maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya