TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M. Tokan, menilai kegaduhan akibat pernyataan Suharso Monoarfa soal amplop kiai berkontribusi pada turunnya elektabilitas partai berlambang Ka'bah ini. Pernyataan tersebut menuai protes dari kalangan santri dan pesantren.

“Kegaduhan mempengaruhi internal partai, sehingga hasil survei merosot terus. Kami menyikapi aspirasi para kiai dan santri,” kata Usman saat dihubungi, Senin, 5 September 2022.

Dalam survei teranyar dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan elektabilitas PPP adalah 2,7 persen. Padahal batas ambang parlemen (parliamentary threshold), yakni 4 persen. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyebutkan, bahwa PPP terancam tidak lolos ke parlemen lantaran tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Pemilu 2024. Penyebabnya, pemilih PAN dan PPP kemungkinan ditarik oleh partai lain.

"Yang paling mengkhawatirkan tidak masuk ke Senayan pada 2024, jika tidak ada kerja ekstra keras," kata Saiful dalam Program Bedah Politik bertajuk "Pergeseran Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2024" yang disiarkan di kanal YouTube SMRC TV, Kamis 1 September 2022.

Survei Poltracking Indonesia terkait elektabilitas partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga menyebutkan bahwa elektabilitas PPP berada di bawah ambang batas parlemen yaitu 3,1 persen. Adapun Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 1 Agustus hingga 7 Agustus 2022.

Dengan sejumlah alasan, Suharso Monoarfa resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP per hari ini, Senin, 5 September 2022 dini hari. Keputusan ini diambil setelah 3 pimpinan majelis yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan melayangkan surat ketiga kepada Suharso pada 30 Agustus lalu. Mahkamah Partai kemudian melakukan rapat pada 2-3 September yang menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Suharso.

Mukernas menunjuk Mardiono jadi Plt. Ketua Umum

Forum mukernas berkukuh mengangkat pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Plt yang menggantikan Suharso adalah Muhammad Mardiono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Usman mengatakan Mardiono akan melanjutkan sisa kepemimpinan Suharso hingga 2025. "Mardiono diharapkan dapat membawa angin segar bagi PPP yang belakangan disebutnya mengalami kegaduhan," ujarnya.

Suharso sendiri sempat meminta maaf atas pernyataannya. “Saya mengaku itu sebuah kesalahan. Saya memohon maaf dan meminta dibukakan pintu maaf,” kata Suharso dalam acara Sekolah Politik PPP di Bogor, 19 Agustus lalu.

Baca: Buntut Polemik Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketua Umum PPP


Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.