Buntut Ucapan Suharso, Ketua PBNU Anggap Kepercayaan Pesantren ke PPP Berkurang

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Jumat, 26 Agustus 2022 23:29 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi menilai pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Minoarfa yang menyebut amplop kiai sebagai bentuk money politic telah membuat kepercayaan pesantren ke PPP semakin berkurang.

“Karena PPP ketum-nya itu dianggap orang yang tidak paham tentang bagaimana caranya menghormati dan menghargai pesantren, apalagi itu diomongkan di depan KPK," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022.

Ia juga menilai bahwa ilustrasi tersebut tidak pantas dan tidak layak disampaikan oleh Suharso Monoarfa, apalagi ia merupakan ketua umum partai berlambang kakbah dengan konstituen umat Islam.

“Ilustrasi tersebut sangat tidak layak untuk seorang ketum partai politik, khususnya yang berbasis Islam. Itu berarti dia tidak memahami tradisi yang berkembang di masyarakat, bagaimana kita, masyarakat dan kiai itu ada simbiosis saling menghargai, saling memuliakan. Itu tidak ada maksud sama sekali untuk sogok,” katanya menegaskan. "Saya kira PPP harus introspeksi dan mereka harus minta maaf,” ujar Gus Fahrur.

Gus Fahrur mengatakan, bahwa menyamakan memberi sesuatu kepada kiai dengan politik uang tidaklah bisa dibenarkan. Sebab, menurut Gus Fahrur, kiai itu melayani dan menjadi rujukan masyarakat, maka tentu saja masyarakat sangat menghormati para kiai yang telah menghabiskan waktunya untuk melayani dan memberikan sesuatu kepada kiai hanyalah sekadar penghargaan.

Advertising
Advertising

“Memberikan sesuatu menjadi tradisi, menghormati guru seperti kita bertamu bawa oleh-oleh. Tidak bisa disebut money politic, karena mereka (para kiai) kan bukan penentu kebijakan," jelasnya. Dia menegaskan justru para politikus yang datang itulah yang mestinya mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan saat menjadi tamu.

Sebelumnya dalam pidatonya di acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan bekerja sama dengan KPK pertengahan Agustus lalu, Suharso menyinggung soal amplop kiai.

Dalam acara yang dapat disaksikan melalui kanal Youtube ACLC KPK itu, Suharso mengawali pidatonya dengan menceritakan pengalamannya saat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PPP, di mana dirinya mesti bertandang ke beberapa kiai pada pondok pesantren besar.

"Demi Allah dan rasulnya terjadi. Saya datang ke kiai dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Ya saya minta didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian, saya dikirimi pesan WhatsApp, 'pak Plt tadi ninggalin apa nggak untuk kiai', saya pikir ninggalin apa, saya nggak merasa tertinggal sesuatu di sana," ujar Suharso kala itu.

Setelah itu Suharso diingatkan bahwa jika bertemu dengan kiai harus meninggalkan "tanda mata".

"'Kalau datang ke beliau beliau itu mesti ada tanda mata yang ditinggalkan'. Wah saya nggak bawa. Tanda matanya apa? Sarung? Peci? Al-Quran atau apa? 'Kayak nggak ngerti aja pak Harso ini'. Dan itu di mana-mana setiap ketemu, nggak bisa, bahkan sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, kalau salaman-nya nggak ada amplop-nya, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. Ini masalah nyata yang kita hadapi saat ini," jelasnya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

7 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

10 jam lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

10 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

11 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

16 jam lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

5 hari lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

5 hari lalu

KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

KPU menyanggah belasan ribu suara hasil pemilihan DPR RI untuk PPP di Sumut berpindah ke Partai Garuda.

Baca Selengkapnya