DPR Tegur Kompolnas Soal Kasus Brigadir J, Benny Mamoto: Semua Kena Prank

Rabu, 24 Agustus 2022 12:36 WIB

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) Benny Mamoto angkat bicara soal teguran yang diterima pihaknya dari Komisi III DPR RI. Teguran diberikan karena pernyataan Benny yang menyebut tak ada yang janggal dalam kasus penembakan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Benny mengaku pernyataan itu keluar karena sudah terlanjur percaya dengan keterangan pihak kepolisan versi Ferdy Sambo.

"Semua kena prank (dikerjain), kan semua kena prank. Media juga kena prank," ujar Benny Mamoto saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2022.

Benny menyebut pihaknya sudah melakukan evaluasi di lembaganya agar kejadian serupa tidak terulang. Apa lagi, sampai saat ini penyidikan kasus Brigadir J masih terus bergulir.

"Ya tentunya kami jadi ekstra hati-hati, belajar dari kasus ini untuk memberikan statement ke publik," kata Benny.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegur Benny atas pernyataannya. Ia bahkan mengatakan DPR bakal mengevaluasi keberadaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri akibat pernyataan Benny itu. .

“Saya paham ya bahwa Kompolnas tidak punya alat atau perangkat yang bisa melakukan penyidikan, (tapi) yang disayangkan cuma copy paste atas mulut seseorang, ini kan enggak benar,” kata Desmond.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Arteria Dahlan, menyebut Benny adalah sosok yang berani bicara nyaring tapi salah. Arteria menjelaskan DPR bekerja dalam diam, tapi tidak mencoba membuat kegaduhan baru.

M JULNIS FIRMANSYAH


Baca: Kasus Brigadir J, Kuat Ma'ruf Sopir Istri Ferdy Sambo Sempat Berupaya Kabur

Berita terkait

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

30 menit lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

2 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

2 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

4 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

4 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

7 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

7 jam lalu

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

11 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

19 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

20 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya