Puan Maharani Bilang Belum Ada Usulan dari Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM

Reporter

M. Faiz Zaki

Minggu, 21 Agustus 2022 16:00 WIB

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani Foto: Ist/Man

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPR Puan Maharani mengatakan belum ada rencana kenaikan kenaikan harga BBM dari pemerintah. Wacana kenaikan pun, tutur Puan, juga belum diusulkan kepada legislatif. “Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di DPR,” kata Puan saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Ahad, 21 Agustus 2022.

Puan menuturkan bahwa rencana kenaikan bahan bakar merupakan keputusan pemerintah selaku eksekutif. Sehingga kenaikan harga itu perlu ada sikap dari pemerintah yang akan memutuskan. “Pidato tanggal 16 (Agustus) yang lalu, kami DPR sudah menyampaikan bahwa agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal BBM. Luhut menyebut pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Solar dan Pertalite pada pekan depan. “Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden,” ucap Luhut dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Agustus 2022.

Wacana kenaikan harga BBM menguat dalam beberapa waktu terakhir setelah anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi membengkak menjadi Rp 502 triliun sampai akhir tahun. Penyebabnya adalah kenaikan harga acuan minyak dunia.

Karena itu, Luhut mengatakan pemerintah perlu melakukan penyesuaian ihwal subsidi energi. Tanpa penyesuaian, anggaran subsidi energi diperkirakan bisa melonjak menjadi Rp 550 triliun. Luhut menjelaskan, pemerintah akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi tersebut.

Pertimbangan bisa dilihat dari inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi yang dianggap penting menjaga kestabilan negara di tengah ketidakpastian global. Faktor-faktor tersebut yang akan dipertimbangkan dalam memutuskan kenaikan kenaikan harga BBM.

FAIZ ZAKI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca Juga: Subsidi BBM dan Gas Capai Rp 502, Moeldoko Minta Masyarakat Berhemat

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

6 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

2 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya