TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai peluang partai politik baru untuk lolos ke Senayan sangat berat. Ia menyebut bahwa ada tiga faktor yang bisa mendorong lahirnya partai baru dan mendapatkan dukungan publik, yakni; momentum, basis sosial, dan tokoh.

"Ketiga hal tersebut cenderung tidak dimiliki oleh partai-partai baru yang muncul saat ini," ujar Saiful lewat keterangannya, Rabu, 18 Agustus 2022.

Salah satu alasan agar suatu partai baru mendapatkan dukungan publik adalah adanya momentum. Menurut Saiful, momentum tidak bisa diciptakan, dia muncul tiba-tiba dalam sejarah. Pada 1999, misalnya, ada momentum krisis ekonomi dan keruntuhan Orde Baru. Pada saat itu adalah momentum bagi PDI Perjuangan, mereka mendapatkan suara yang sangat siginifikan (34 persen) dalam sejarah politik Indonesia.

“Partai politik muncul karena ada momentum. Dan momentum ini tidak bisa direkayasa,” kata Saiful.

Faktor kedua adalah basis sosiologis, contohnya basis sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, atau gereja. Saiful mencontohkan partai yang berasal dari afiliasi NU misalnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dari jaringan Muhammadiyah. "Namun klaim (kedekatan historis) saja tidak cukup, tapi juga harus ada tokoh di situ,” kata Saiful.

PAN pada 1999 misalnya memiliki Amien Rais yang merupakan salah satu bintang politik Indonesia. Namun Amien belum berhasil membawa PAN menjadi pemenang Pemilu.

Faktor Tokoh

Untuk itu, kata Saiful, faktor ketiga terpenting adalah tokoh. Ia menyebut, contoh tokoh yang memiliki peran penting dalam pembentukan partai adalah kelahiran Partai Demokrat dengan tokoh seperti Susilo Bambang-Yudhoyono dan teman-temannya.

<!--more-->

Begitu dideklarasikan, SBY bisa menarik suara dan Demokrat mendapatkan suara yang cukup signifikan, sekitar 7 persen pada 2004. Lalu setelah SBY menjadi presiden, pada Pemilu 2009, Partai Demokrat mendapatkan suara 21 persen.

Saiful menjelaskan bahwa dalam kasus PAN, keluarnya Amien Rais dari partai berlambang matahari putih itu dan kemudian mendirikan partai baru, Ummat, dinilai menarik perhatian.

"Ini adalah ujian bagi PAN apakah partai politik ini sudah kuat secara lembaga atau masih sangat terikat pada individu. Apakah dengan keluarnya Amien Rais PAN bisa survive atau tidak? Jika tidak survive, maka salah satu penjelasannya, kata Saiful, adalah pecahnya elit dan ada tokoh sentral yang keluar dari PAN, yakni Amien Rais," ujar Saiful.

Tapi pada saat yang sama, ujar dia, juga perlu dilihat apakah partai yang baru didirikan oleh Amien Rais itu akan mendapatkan suara secara signifikan atau tidak.

Partai Gelora yang didirikan tokoh-tokoh eks Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta dan Fahri Hamzah, juga menarik perhatian Saiful. Selama ini, PKS adalah partai yang dinilai cukup terlembagakan atau partai yang mencerminkan kolektivitas, dan tidak memiliki tokoh yang sangat menonjol.

"PKS lebih merupakan sebuah organisasi yang bagus. Jika hal itu benar, maka langkah Anis Matta dkk mendirikan partai sendiri adalah tindakan yang cukup berani mengambil risiko politik. Kalau tesis bahwa PKS adalah partai yang sudah terorganisasi dan terlembagakan, tidak terikat dengan satu tokoh tertentu, maka keluarnya Anis Matta dkk tidak akan memiliki pengaruh pada PKS,” ujar Saiful.

Terkait dengan partai Buruh, Saiful menyatakan bahwa di Indonesia basis sosial keagamaan jauh lebih kuat dari basis sosial sekuler. Basis sosial sekuler antara lain, kata dia, adalah organisasi buruh, nelayan, tani, dan lain-lain. Organisasi berbasis sosial sekuler ini, menurut Saiful, sangat besar. Namun, Partai Buruh, Partai Tani, Partai Nelayan yang sebelumnya dibuat tidak pernah mendapat suara signifikan.

Di Indonesia, kata Saiful, yang dimaksud dengan basis sosial bagi partai politik di Indonesia adalah yang bersifat keagamaan. Sementara organisasi sekuler seperti buruh, menurut dia, kurang politik.

"Faktor kedua adalah bahwa kekuatan buruh tidak dimonopoli oleh partai tertentu. Semua partai memiliki unsur buruhnya. Berbeda dengan di Eropa, misalnya, di mana Partai Buruh memonopoli basis sosial dan perjuangan kalangan pekerja atau buruh. Di Indonesia, ada yang namanya Partai Buruh, tapi Golkar juga mengklaim partai yang memperjuangkan aspirasi buruh. Demikian juga PDIP,” ujar Saiful.

Sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019, kata Saiful, jumlah partai cenderung semakin sedikit. Pada Pemilu 1999, ada 48 partai yang ikut dalam kontestasi Pemilu. Pemilu 2019, tinggal 16 partai.

<!--more-->

Saiful melihat bahwa penurunan jumlah partai yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum ini menunjukkan bahwa orang semakin belajar bahwa mendirikan partai bukan sesuatu yang mudah.

Namun walaupun yang ikut Pemilu semakin sedikit, tapi jumlah partai yang mendapat suara signifikan semakin banyak. Pemilu 1999, hanya lima partai mendapat suara di atas 4 persen di DPR, sementara pada Pemilu 2019, ada 9 partai. Partai yang mendapatkan suara 4 persen ke atas semakin banyak.

“Ini menunjukkan bahwa jumlah partai yang ikut Pemilu semakin sedikit, tapi intensitas atau kualitas partai yang sedikit ini untuk menyerap suara semakin baik,” kata Saiful.

Pada 1999, hanya lima partai mendapat suara di atas 4 persen: PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Pada 2004 jumlah partai yang mendapat suara di atas 4 persen menjadi tujuh dengan tambahan Partai Demokrat dan PKS.

Pada 2009, muncul Gerindra sehingga yang mendapat suara di atas 4 persen menjadi delapan partai. Pada Pemilu 2014, muncul Partai NasDem dan Hanura yang menggenapi partai di parlemen menjadi 10. Pada Pemilu terakhir, tidak ada penambahan partai baru, yang terjadi justru pengurangan partai karena Hanura tidak lolos parliamentary threshold, sehingga hanya ada sembilan partai di parlemen saat ini.

“Mungkin jumlah partai 9 atau 10 itu sudah maksimal,” jelas Doktor Ilmu Politik dari Ohio State University, Amerika Serikat ini.

Dilihat dari tren, menurut Saiful, secara keseluruhan partai baru untuk lolos ke parlemen cukup berat. "Bukan berarti peluangnya tidak ada, tapi partai baru untuk lolos ke Senayan sangat berat. Perlu kerja ekstra luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya,” kata Saiful.

Menurut Saiful, tiga prasyarat bagi partai baru untuk mendapatkan dukungan signifikan dari publik cenderung tidak terpenuhi. Tidak ada momentum, basis sosial cenderung stagnan, dan tidak muncul tokoh baru. “Jadi apa alasannya harus ada partai yang baru jika syarat-syarat kebaruan itu tidak terpenuhi?” tuturnya.

Baca juga: Jazilul: Mau Ikut Koalisi Gerindra-PKB Cukup Deal dengan Prabowo atau Cak Imin

DEWI NURITA