INFO NASIONAL – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan Hari Ulang Tahun ke-77 RI menjadi momentum pengingat bahwa ada janji kemerdekaan yang masih perlu dipenuhi, yakni memajukan kesejahteraan umum, khususnya menghapus kemiskinan ekstrem di tanah air. Peringatan kemerdekaan juga sepatutnya dimaknai kerja keras bersama antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta melibatkan unsur non-pemerintah, seperti universitas, pihak swasta, dan lainnya dalam menghapus kemiskinan ekstrem.

“Sesuai dengan tekad kita dalam peringatan kemerdekaan RI tahun ini, untuk dapat ‘Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’, maka upaya untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harusnya juga dapat lebih cepat diwujudkan,” ujar Wapres. Menghapus segala bentuk kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, bukan hanya salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, melainkan menjadi target utamanya.

Dalam konteks Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, urusan kemiskinan bukanlah hal baru. Para pendiri bangsa sudah sadar betul mengenai pentingnya mengedepankan kesejahteraan dalam pembangunan bangsa sehingga menempatkan frasa “memajukan kesejahteraan umum” sebagai salah satu tujuan dari didirikannya negara Indonesia. Mengenai definisi kemiskinan ekstrem, pemerintah menggunakan standar internasional dari Bank Dunia agar angka kemiskinan ekstrem dapat diperbandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem di negara lain.

Standar atau garis kemiskinan ekstrem internasional yang digunakan saat ini sebesar US$ 1,9 purchasing power parity per kapita per hari. Secara sederhana, ini adalah nilai dolar yang telah memperhitungkan perbandingan tingkat biaya antarnegara, bukan nilai tukar dolar nominal (exchange rate) dalam pasar valas. “Kemiskinan ekstrem perlu penanganan khusus, mengingat kelompok miskin ekstrem adalah saudara-saudara kita yang tingkat kesejahteraannya berada paling bawah sehingga perlu upaya ekstra untuk mengatasinya,” katanya.

Upaya ekstra di sini, Ma’ruf Amin menjelaskan, utamanya bukan dengan menambah anggaran, melainkan upaya memastikan akurasi data sasaran program, konvergensi program-program untuk membidik wilayah dan kelompok yang sama, serta kualitas pelaksanaan program yang lebih baik. Artinya, butuh kerja lintas sektor, lintas lapisan pemerintahan, dan lintas pemangku kepentingan. Untuk itu, di bawah kepemimpinan Wapres, TNP2K mengoordinasikan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, serta unsur non-pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem terdapat di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di daerah yang tergolong makmur. Pada 2021, tercatat 35 kabupaten di tujuh provinsi yang masuk dalam wilayah prioritas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P2KE). Berlanjut pada 2022, prioritas P2KE meningkat menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Sepanjang 2023-2024, prioritas wilayah P2KE akan mencakup keseluruhan 514 kabupaten/kota. Tujuan utama P2KE ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem pada akhir 2024 hingga nol persen.

Wapres menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi dalam menghapus kemiskinan ekstrem antara lain perlunya optimalisasi pemutakhiran data pensasaran program dan peningkatan kualitas implementasi program. “Untuk tantangan ini, pemerintah telah mengembangkan dan menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE dengan peringkat kesejahteraan dan informasi yang lebih rinci hingga tingkat keluarga dan individu sasaran masyarakat miskin ekstrem, by name by address,” tuturnya.

Tantangan lainnya bersifat natural, seperti kondisi geografis yang beragam dan tingkat ekonomi yang berbeda antarwilayah. Selain itu, ada pula tantangan yang mempengaruhi lingkungan kebijakan dan lingkungan ekonomi, seperti situasi akibat pandemi dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah berproses. Dengan kondisi tersebut, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa realisasi angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen bergantung pada kapasitas ekonomi dan kualitas intervensi kebijakan. (*)