Mengapa Satgassus Merah Putih Banyak Tuai Kritik?

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Jumat, 12 Agustus 2022 14:36 WIB

Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 28 April 2021. Satgassus Merah Putih Polri mengungkap kasus peredaran narkoba sebanyak 2,5 ton sabu jaringan Timur Tengah - Malaysia - Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Merah Putih yang dipimpin tersangka pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo. Keputusan ini merupakan respons Polri kepada sejumlah pihak yang mempertanyakan posisi Irjen Sambo sebagai Kepala Satgassus Merah Putih.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Markas Korps Brimob, Kamis, 11 Agustus 2022, mengatakan keputusan itu dilakukan untuk kepentingan efektivitas kinerja organisasi. Satgassus pun dianggap sudah tidak diperlukan lagi.

Pengumuman pembubaran Satgassus Merah Putih berbarengan dengan pemaparan hasil pemeriksaan tim penyidik khusus terhadap Ferdy Sambo. Meski demikian, tak dijelaskan keterkaitan antara kasus penembakan Brigadir Yosua dan pembubaran Satgassus Merah Putih.

Mengutip laporan utama Koran Tempo edisi Jumat, 12 Agustus 2022, sejak dibentuk oleh Kapolri Tito Karnvian pada 2016 lalu, Satgassus Merah Putih kerap menuai tanggapan miring dari sejumlah pihak.

Kritik bahkan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menyoroti cakupan wilayah tugas yang amat luas dari Satgassus Merah Putih. Padahal, satuan ini berada di luar struktur Polri.

Advertising
Advertising

Hal ini pun dicemaskan dapat mengancam solidaritas Polri karena eksklusivitasnya. Salah satu anggota Komisi III DPR RI saat itu, Herman Herry, sempat menyebut personel yang menduduki posisi di Satgassus sebagai “darah biru” Polri.

Komisioner Komisis Kepolisian Nasional (Kompolnas), Albertus Wahyurudhanto, mendukung keputusan pembubaran Satgassus Merah Putih. Ia menilai satuan yang pernah dipimpin eks Kapolri Idham Azis ini belakangan banyak disalahgunakan dan kerap menimbulkan konflik di eksternal maupun internal Polri.

Apresiasi juga datang dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Meski demikian, ia berkata Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga mesti berani mengaudit laporan pertanggungjawaban Satgassus Merah Putih selama ini.

Sugeng juga mendapat sejumlah informasi tentang Satgassus yang menjadi ladang cari cuan oleh para anggotanya. “Akuntabilitas Satgassus ini juga tidak jelas,” tutur Sugeng.

HATTA MUARABAGJA

Baca juga: Satgassus Merah Putih Dipimpin Ferdy Sambo, Apa Tugasnya?

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

2 hari lalu

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya mengangkat tokoh buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai salah satu staf ahlinya.

Baca Selengkapnya