TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menanggapi kabar yang beredar terkait operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sekitar Kompleks Parlemen pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022. Dia membenarkan ada peristiwa terjadi di gerbang belakang Gedung DPR pada Kamis sore kemarin namun tak bisa memastikan apakah itu operasi KPK.

Indra menjelaskan, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB di Gerbang Pancasila atau gerbang masuk Gedung DPR bagian belakang, di Jalan Gelora, dekat Lapangan Tembak.

"Dua mobil yang dipepet, satu mobil itu plat nomornya G. Mobil itu dipepet ke dekat pagar lapangan tembak, terus didorong terus sampai ke arah pintu gerbang belakang DPR," kata Indra kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setelah mobil tersebut berhasil dipepet, ada dua orang penumpang dibawa keluar dan dipindahkan. Namun Indra mengaku tidak mengetahui latar belakang peristiwa tersebut dan kejadian tersebut berada di luar Kompleks Parlemen.

Bahkan menurut Indra, petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI yang berjaga di sekitar Gerbang Pancasila dilarang mendekat di lokasi kejadian.

Indra menuturkan, kejadian tersebut berada di luar area DPR. Bahkan kata dia, pihak pengamanan dalam atau Pamdal DPR yang bertugas di Gerbang Pancasila pun dilarang mendekat. Akan tetapi dia tak bisa memastikan apakah itu operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

"Pokoknya di baju orang itu ada tulisan 'Pemalang' di bagian dadanya. Saya tidak berani bilang itu (OTT KPK), yang pasti ada peristiwa begitu tadi sekitar jam 4-an (16.00 WIB) sore," katanya.

KPK sebelumnya dikabarkan menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan jajarannya pada Kamis kemarin. Mereka disebut telah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Jalan HM Soeharto, Kuningan, Jakarta Selatan.

Akan tetapi hingga saat ini KPK belum mengeluarkan pernyataan terkait operasi ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung tersebut. Dia menyatakan sudah berkali-kali memperingatkan kepala daerah di wilayahnya untuk tak melakukan segala bentuk tindak pidana korupsi.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," kata Ganjar di Semarang, Kamis malam.