Komnas HAM Bilang Timsus Polri Dapat Perkembangan Baru Uji Balistik Kasus Brigadir J

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Jumat, 5 Agustus 2022 16:47 WIB

Kepala Divisi Teknologi, Informas, dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi saat memenuhi panggilan Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2022. Komnas HAM meminta keterangan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi guna menyelidiki dan mendalami kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunda pemeriksaan tim Laboratorium Forensik Polri terkait baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Komnas menyatakan penundaan itu atas permintaan tim khusus Polri.

“Dari timsus meminta penundaan karena ada perkembangan. Perkembangan apa, tanya pada timsus,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2022.

Timsus Polri sudah meminta dua kali penundaan kepada Komnas HAM untuk pemeriksaan tim Labfor. Sebelumnya, timsus juga meminta penundaan pemeriksaan tim labfor pada Rabu, 3 Agustus 2022. Timsus beralasan ingin melengkapi informasi yang diminta Komnas HAM terkait uji balistik penembakan Brigadir J.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan permintaan informasi tentang uji balistik akan dijadwalkan pada Rabu pekan depan. Menurut Anam, tim Polri menyatakan perkembangan yang mereka dapatkan itu penting. “Mereka ingin memberikan keterangan lebih lengkap kepada Komnas,” kata Anam.

Adapun Komnas ingin memeriksa tim Labfor untuk mendapatkan informasi tentang hasil uji balistik baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo itu. Komnas ingin menyelidiki jenis, kepemilikan senjata api, hingga peluru yang bersarang di tubuh Brigadir J hingga membuatnya tewas.

Advertising
Advertising

Batal memeriksa tim labfor, Komnas hari ini memeriksa tim siber Polri untuk mendalami komunikasi dari ponsel orang-orang yang diduga terlibat dalam baku tembak tersebut.

Pemeriksaan terhadap tim siber dan rencana panggilan untuk tim labfor merupakan rangkaian dari penyeledikan Komnas terhadap peristiwa baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Dalam penembakan itu, Brigadir J tewas.

Menurut versi polisi, Brigadir J beradu tembak dengan Bharada E, sesama ajudan Sambo. Baku tembak diduga bermula karena Brigadir J berupaya melecehkan secara seksual istri Ferdy. Bharada E mengetahuinya hingga terjadi baku tembak.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Tim Gabungan Polri dan KKP Ungkap Penyelundupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 Miliar di Jambi

7 jam lalu

Tim Gabungan Polri dan KKP Ungkap Penyelundupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 Miliar di Jambi

Asumsi harga pasaran setiap benih lobster antara Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu.

Baca Selengkapnya

Biaya Kuliah Mahal, Komnas HAM Bakal Audit Kampus soal Hak atas Pendidikan

12 jam lalu

Biaya Kuliah Mahal, Komnas HAM Bakal Audit Kampus soal Hak atas Pendidikan

Kenaikan biaya kuliah terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri dan menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Banjir di Sumatera Barat Sebabkan Jalan Nasional Terputus, Masyarakat Diimbau Lewat Jalan Alternatif

20 jam lalu

Banjir di Sumatera Barat Sebabkan Jalan Nasional Terputus, Masyarakat Diimbau Lewat Jalan Alternatif

Bencana alam banjir bandang di Sumatera Barat menyebabkan sejumlah jalan nasional terputus. Masyarakat diminta lewat jalur alternatif.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Soroti Potensi Konflik Berbasis Diskriminasi Etnis di Pilkada 2024

20 jam lalu

Komnas HAM Soroti Potensi Konflik Berbasis Diskriminasi Etnis di Pilkada 2024

Komnas HAM akan menggunakan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam melakukan pengawasan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

22 jam lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Akui Ada Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB Sepanjang 2021-2023

23 jam lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Akui Ada Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB Sepanjang 2021-2023

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengakui banyak menangani kasus anggota TNI-Polri yang berjual-beli amunisi dengan TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Penting, Ini Nomor Darurat Bantuan Kecelakaan di Jalan

1 hari lalu

Penting, Ini Nomor Darurat Bantuan Kecelakaan di Jalan

Seperti halnya di AS yang punya layanan darurat 911, Pemerintah Indonesia juga punya nomor yang bisa dihubungi untuk mendapat bantuan saat kecelakaan.

Baca Selengkapnya

Polri Bakal Berlakukan Pemberitahuan Tilang Via WhatsApp, Kompolnas Akan Supervisi Kebijakan

2 hari lalu

Polri Bakal Berlakukan Pemberitahuan Tilang Via WhatsApp, Kompolnas Akan Supervisi Kebijakan

Kompolnas mengapresiasi berbagai inovasi baru yang dibuat Polri untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti notifikasi tilang via pesan WhatsApp.

Baca Selengkapnya

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal, Sempat Dirawat Dua Bulan di RSCM

3 hari lalu

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal, Sempat Dirawat Dua Bulan di RSCM

Almarhum Fadil Zumhana akan dimakamkan pada hari ini di TPU Poncol-Bekasi.

Baca Selengkapnya

Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

4 hari lalu

Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

Menurut jubir TPNPB-OPM, banyak sekolah di pedalaman Papua dijadikan sebagai pos militer TNI-Polri.

Baca Selengkapnya