TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pegiat pemilu menagih komitmen pemerintah untuk segera mencairkan anggaran Pemilu 2024. Lebih dari separuh anggaran untuk kebutuhan tahapan di 2022 belum cair, padahal tahapan pemilu sudah berjalan.

"Komitmen tersebut harus segera direalisasikan, karena anggarannya pemilu sudah disepakati pemerintah bersama DPR," ujar Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby dalam sebuah acara diskusi daring, Rabu, 3 Agustus 2022.

Alwan mengingatkan, masalah politik anggaran ini tidak bisa terus dibiarkan, karena berpotensi menimbulkan kegamangan-kegamangan baru. "Misalnya resistensi penundaan pemilu atau isu-isu tiga periode. Dan yang sama-sama tidak kita inginkan adalah tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 terganggu karena ketidaktersediaan anggaran," ujar dia.

DPR bersama pemerintah telah menyetujui total dana pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Adapun besaran anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp 2,45 triliun. Lalu pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1,24 triliun.

Dengan penambahan tersebut, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.

"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah," ujar Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat di kantornya, Selasa, 2 Agustus 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjamin pencairan anggaran Pemilu 2024. Ia menyebut pencairan dilakukan secara bertahap.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari-hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga, karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.

Mahfud menyebut, tambahan anggaran yang disetujui bersama memang baru sebesar Rp 1,24 triliun.

"Kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang," ujar Mahfud.

Kata Mahfud, usulan KPU yang sudah disetujui seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung daerah juga belum disetujui. Kendati masih ada kekurangan di sana-sini, Mahfud berharap KPU tetap bekerja secara profesional.

"Kepada KPU, Saya berharap bisa menyelenggarakan pemilu sebaik-baiknya," tutur dia.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan, pemerintah dan KPU sebaiknya duduk bersama menyelesaikan persoalan anggaran ini, daripada saling berbalas pantun yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

"Mari duduk bersama antara pemerintah dan KPU, di belakang meja dibereskan. Toh secara politik sudah disepakati besaran anggaran Rp 76,6 triliun itu," ujar Ari dalam diskusi daring.

Jika memang ada masalah kemampuan fiskal mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan berbagai ancaman krisis global akibat perang Rusia-Ukraina, ujar Ari, pemerintah harus segera mencarikan solusi demi terselenggaranya Pemilu 2024. Misalnya, dengan relokasi anggaran dari proyek strategis nasional, ibu kota baru, dan lainnya.

"Jangan sampai situasi ini menjadi ruang kembali munculnya wacana penundaan pemilu. Misalnya karena kondisi dianggap krisis dengan perang Rusia-Ukraina dan segala macam, negara tidak punya duit, maka diusulkan tunda pemilu, nah jangan sampai itu terjadi. Agenda konstitusional kenegaraan harus tetap berjalan sesuai jadwal," ujar Ari.