Partai Buruh Sebut Data Kader Mereka Tak 100 Persen Muncul di Sipol KPU

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Rabu, 3 Agustus 2022 15:35 WIB

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berorasi di depan peserta aksi May Day Fiesta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh mempermasalahkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menyatakan data keanggotaan yang telah mereka unggah tak seluruhnya tampil di sana.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mendatangi kantor KPU untuk mengklarrifikasi masalah ini. Dia meminta agar KPU menampilkan seluruh data yang telah mereka unggah.

"Kami meminta agar semua data partai buruh keanggotaan itu sudah diunggah, harus masuk dan tampil di Sipol KPU," kata Said di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.

Dia mengeluhkan kendala yang dihadapi partainya dalam mengunggah data ke Sipol. Data yang telah diunggah menurut dia malah tidak tampil seluruhnya dalam Sipol KPU.

"Kami sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250 ribu tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250 ribu itu, jadi artinya yang dikirim dengan yang tampil itu beda angka, ada selisih, kami minta klarifikasi apa yang menyebabkan ada selisih," kata dia.

Said juga mempermasalahkan kecepatan menggunggah data tersebut ke dalam Sipol. Karena lamanya proses tersebut, menurut Said, partai yang diketuai oleh Said Iqbal itu harus mengantre dalam unggah data ke Sipol.

Advertising
Advertising

Selain itu, menurut Said, terdapat pula masalah soal daya tampung Sipol. Dia menyatakan mereka tak bisa mengunggah seluruh data keanggotaan partainya secara sekaligus.

Dia menyatakan, data tersebut harus dibuat dalam folder-folder yang kapasitasnya hanya 100 megabyte yang hanya menampung berapa anggota partai per data folder.

"Mengantri artinya tidak bisa langsung data dikirim, saat itu juga tampil. Kemudian soal daya tampung Sipol, jadi artinya setiap kami kirim data tidak bisa 250.000 langsung terunggah," katanya.

"Kata Helpdesk KPU hanya 200-300 anggota. Itu yang membuat akhirnya partai buruh harus mengklaster-klaster per 100 per 100 MB," ujarnya.

Partai Buruh merupakan satu dari 47 partai yang disebut telah mengunggah datanya ke Sipol. Hal tersebut merupakan salah satu syarat agar partai politik bisa mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. KPU membuka pendaftaran peserta Pemilu 2024 sejak 1 Agustus lalu hingga 14 Agustus mendatang.

Berita terkait

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

15 menit lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

13 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

14 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

15 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

16 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

18 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya