Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Rabu, 3 Agustus 2022 14:45 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberikan sambutan saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022. PKN menjadi partai politik kesepuluh pada hari kedua yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024. KPU sendiri mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai baru siap berlaga di Pemilu 2024 mendatang. Beberapa partai sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), lainnya segera menyusul. Menyandang sebutan partai baru, namun sebagian partai-partai tersebut diisi para pemain lama. Siapa saja mereka?

1. Partai Kebangkitan Nusantara

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum, bekas ketua umum Demokrat yang kini diterungku atas kasus korupsi, mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU, kemarin.

Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum PKN memimpin langsung pendaftaran partai ke KPU. Pasek merupakan mantan politikus Partai Demokrat di bawah Anas pada 2010. Usai hengkang dari Demokrat, ia pindah ke Partai Hanura dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Pada Oktober 2021, Pasek mundur dari partai tersebut dan mendirikan PKN.

Menurut Pasek, mereka telah meminta restu Anas Urbaningrum untuk mendirikan partai anyar ini. Pasek mengakui banyak loyalis Anas dan mantan kader Demokrat yang bergabung dan menjadi pengurus Partai Kebangkitan Nusantara. Selain mantan kader Demokrat, kata dia, adapula bekas kader Partai Hanura, ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia, dan aktivis Cipayung.

Ia meyakini PKN bisa melaju sebagai peserta pemilu untuk pertama kalinya pada 2024 mendatang. "Partai ini memang baru, tapi pilotnya berpangalaman. Jadi bisa melakukan manuver-manuver hebat," ujar Pasek di kantor KPU, Selasa, 2 Agustus 2022.

2. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)

Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima diprakarsai oleh seorang mantan aktivis 98, Agus Jabo Priyono. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) di masa Presiden Soeharto. Dilansir dari laman resmi Prima, di penghujung 2020, partai itu mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kemenkumham. Partai kemudian dideklarasikan pada Selasa malam, 1 Juni 2021 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.

“Prima adalah partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras,” kata Agus Jabo Priyono yang menjadi Ketua Umum Partai Prima.

Mengklaim mengangkut 2.000 kader, Prima mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran, 1 Agustus lalu. Usai mendaftar, dokumen syarat calon peserta pemilu Prima dinyatakan belum lengkap. KPU memberi waktu hingga 14 Agustus untuk melengkapi dokumen.

3. Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia juga siap mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Partai besutan Anis Matta dan para loyalisnya itu akan mendaftar ke KPU pada 7 Agustus mendatang.

Selanjutnya: Partai sejumlah eks politikus PKS...

<!--more-->

Partai sejumlah eks politikus PKS itu resmi dideklarasikan pada 10 November 2019. Anis Matta yang ditunjuk menjadi ketua umum, Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum, dan Mahfudz Siddiq sebagai sekretaris jenderal.

"Sebagai partai baru, target minimal yang harus kami capai adalah 4 persen, walaupun tentu saja secara kebijakan, kami akan bekerja untuk mencapai target yang lebih besar dari 4 persen," kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddik lewat keterangannya yang dikutip pada Rabu, 3 Agustus 2022.

4. Partai Pelita

Partai baru lainnya yang juga siap berlaga di Pemilu 2024 adalah Partai Pelita. Partai ini dideklarasikan oleh Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Februari 2022 lalu. Menurut Din Syamsuddin, motif utama didirikannya Partai Pelita adalah untuk memperbaiki kerusakan struktural maupun moral yang terjadi dalam kehidupan kenegaraan di Tanah Air.

Selain sebagai pendiri, Din Syamsuddin juga menjabat sebagai ketua umum partai. Din menyebut partainya akan mendaftar ke KPU pada pekan depan. "Insya Allah pada 10 Agustus," ujar Din lewat pesan singkat, Rabu, 3 Agustus 2022.

5. Partai Ummat

Partai baru yang juga kerap menjadi perbincangan adalah Partai Ummat. Partai ini resmi dideklarasikan Amien Rais di Yogyakarta, pada Kamis, 29 April 2021. Selain sebagai pendiri, Amien Rais juga menduduki posisi sebagai Ketua Majelis Syuro. Adapun Ketua Umum parpol baru ini yaitu Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais. Ridho merupakan dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta jurusan Teknik Informatika. Sedangkan Wakil Ketua Partai Ummat adalah Agung Mozin.

Pendeklarasian Partai Ummat dihadiri oleh 99 orang anggota, mewakili 34 provinsi. Perekrutan kader dari basis organisasi masyarakat Islam masih menjadi andalan partai berlogo perisai tauhid. Kendati berbasis Islam, partai ini terbuka untuk semua kalangan, termasuk nonmuslim. Menurut Ridho, keterbukaan Partai Ummat antara lain dibuktikan dengan merangkul dua orang kader sebagai PIC atau penanggung jawab Partai Ummat di Papua dan Papua Barat dari kalangan nonmuslim. Partai ini siap melaju di Pemilu 2024, namun belum diketahui kapan waktu mereka akan mendaftar.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

2 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

11 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

12 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

14 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

15 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

16 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

17 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

18 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

18 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya