TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandi menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Imigrasi setempat untuk mengetahui keberadaan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang menjadi buron KPK. Ricky kabur ke Papua Nugini ketika KPK berencana menjemputnya.

Namun, ia mengakui hingga kini belum ada pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri soal kaburnya tersangka KPK itu yang diduga masuk secara ilegal ke Papua Nugini. Ricky disebut-sebut masuk PNG melalui Wutung.

"Walaupun belum ada pemberitahuan resmi dari Kemlu, namun pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak terkait dugaan tersebut," ujar Andriana yang dikutip dari Antara, Selasa 2 Agustus 2022.

Andriana mengaku sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepala Imigrasi PNG dan menginformasikan adanya dugaan masuknya tersangka kasus KPK ke PNG secara ilegal. Pertemuan dan informasi sudah diberikan secara informal karena belum adanya pemberitahuan resmi dari Kemlu.

Walaupun informal, namun pihaknya juga sudah memberikan ciri-ciri fisik yang bersangkutan dan bila ada pemberitahuan resmi dari pemerintah akan diteruskan ke pemerintah PNG.

"Kedubes RI di Port Moresby dan Konsulat di Vanimo secara proaktif sudah melakukan berbagai pertemuan informal dan bila ada pemberitahuan resmi akan ditindaklanjuti," ungkapnya.

Bupati Mamberamo Tengah RHP, diduga melarikan diri ke PNG melalui jalan setapak yang menghubungkan Skouw (Jayapura, RI)- Wutung (PNG) sejak Kamis 14 Juli 2022. KPK telah menetapkan RHP sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi tahun 2013-2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli.

Baca: KPK Gandeng Interpol Buru Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak