Tak akan Batasi Komunikasi dengan PDIP, Nasdem Butuh Partai Lain di Pilpres 2024

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Senin, 1 Agustus 2022 16:18 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kanan) didampingi Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (kedua kanan) dan Syarief Hasan (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (ketiga kiri) dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate (kedua kiri) memberikan keterangan pers seusai melakukan silaturahmi kebangsaan di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2022. Kunjungan silaturahmi kebangsaan itu dalam rangka menjalin hubungan kemitraan antara lembaga tertinggi negara dengan partai politik termasuk diantaranya membahas berbagai persoalan bangsa. ANTARA /Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut partainya tidak akan membatasi komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk PDIP, dalam penjajakan koalisi menuju Pilpres 2024. Kendati, PDIP sebelumnya memberi sinyal enggan berkoalisi dengan NasDem yang sudah menentukan capres dan menjalin komunikasi intensif dengan PKS.

"Kami tidak akan membatasi komunikasi dengan partai mana pun. Kalau PDIP, memang kami tahu bisa mengajukan (capres) sendiri, sehingga mereka bisa tidak membutuhkan partai lain. Tapi kalau NasDem kan butuh berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung. Intinya NasDem menyadari bahwa membangun bangsa sebesar ini tidak bisa berjalan sendiri dan harus bekerjasama dengan partai-partai lain," ujar Ali di kantor KPU RI, Senin, 1 Agustus 2022.

Ali mengklaim, NasDem tidak memiliki masalah apapun dengan PDIP. "Partai NasDem dan PDIP dulu berkoalisi, sudah teruji pada Pemilu 2014 dan 2019. Kami bersama-sama mengawal Pak Jokowi sampai hari ini. Jadi PDIP-NasDem ini enggak ada masalah, kami partai sahabat, Bu Megawati dan Pak Surya Paloh juga sahabat," ujar dia.

Menurut Ali, sampai saat ini partainya membangun komunikasi politik dengan semua partai untuk menjajaki kemungkinan koalisi.

"Tapi kami harus mengakui, hari ini yang agak lebih maju komunikasinya adalah PKS dan Demokrat, agak intens berkomunikasinya. Tapi belum ada kesepakatan untuk membangun koalisi," ujar dia.

Berbeda dengan NasDem, PDIP justru berkali-kali memberi sinyal enggan berkoalisi dengan partai besutan Surya Paloh itu.

"Kami ini tidak suka mengganggu rumah tangga partai politik lain. Kan kami sudah melihat bagaimana NasDem melakukan pertemuan yang sangat intens dengan partai politik lain. Bahkan kemudian juga dengan PKS. Tentu saja PDI Perjuangan menghormati itu," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis, 21 Juli 2022.

Hasto sebelumnya berkali-kali menjelaskan bahwa PDIP hanya membuka peluang kerja sama dengan partai-partai yang memiliki kedekatan historis dan basis pemilih dengan partai banteng.

Partai-partai tersebut di antaranya, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hasto memastikan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS karena berbeda pandangan dan basis pemilih. "Kalau dengan PKS, tidak," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Selain dengan PKS, Hasto juga mengaku partainya sulit bekerja sama dengan Partai Demokrat. "Koalisi itu kan harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik tidak suka segala bentuk kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai Sekjen, memang tidak mudah untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu," ujar Hasto.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

21 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

23 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

1 hari lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya