KPK Konfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Bogor Soal Aliran Uang di Kasus Suap Pegawai BPK
Reporter
Mutia Yuantisya
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 28 Juli 2022 15:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penyidikan untuk perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau TPK suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor TA 2021 dengan tersangka Anton Merdiansyah (ATM). Kali ini, KPK memeriksa Ketua DPRD Kab. Bogor periode 2019-2024 Rudy Susmanto.
“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 28 Juli 2022.
Ali mengatakan pemeriksaan terhadap Rudy Susmanto terkait dengan mekanisme penyampaian laporan hasil audit oleh BPK Perwakilan Jabar pada Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KPK juga memeriksa PNS Dinas PUPR Aldino Putra Perdana dan Rizki Akbar.
“Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran uang untuk tersangka ATM, dan kawan-kawan sebagai Tim Auditor BPK Perwakilan Jabar untuk mengkondisikan berbagai temuan di beberapa proyek pada Pemkab Bogor,” ujar Ali.
Diketahui bahwa KPK telah menetapkan ATM bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM); pegawai BPK Perwakilan Jabar/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); serta pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
Sementara itu, tersangka pemberi suap ialah Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kepala Subdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).
Saat ini, Ade Yasin sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
Ade Yasin didakwa oleh jaksa KPK memberi suap sebesar Rp1,9 miliar untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021.
Uang suap itu diberikan kepada ATM dan kawan-kawan. Pemberian secara bertahap dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga 2022 dengan nominal mulai dari Rp10 juta sampai Rp100 juta, atau berdasarkan permintaan pegawai BPK tersebut.
Ade Yasin didakwa dengan pasal pemberi suap, yaitu Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga:
MUTIA YUANTISYA
