Kecam Anggaran Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN, PKS: Duit Buat Riset, Bukan Bangun Ruang Tidur

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Febriyan

Senin, 18 Juli 2022 14:15 WIB

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengecam rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghabiskan biaya sampai sebesar Rp 6,1 miliar. Menurutnya, program dengan anggaran jumbo tersebut sangat tidak pantas dilaksanakan.

"Harusnya anggaran BRIN sebesar itu digunakan untuk kegiatan riset yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk menyediakan ruang tidur bagi pimpinannya," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulis, Senin, 18 Juli 2022.

Ia menilai renovasi ruang kerja tersebut bukan hal mendesak. Karena itu, dia menyarankan agar rencana tersebut ditunda dulu mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas.

Lagipula, ujar Mulyanto, Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN pada umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain yang sudah memiliki ruang kerja.

"Jadi yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space, tidak perlu pengadaan baru. Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," ujar dia.

Mulyanto mengingatkan saat ini masih banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan lembaga tersebut. Misalnya proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang masih belum selesai, soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratoriun, gedung, termasuk program dan anggaran, yang masih terlihat amburadul.

"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas," ujar Mulyanto. "BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal".

Rencana renovasi itu menuai kecaman setelah dibongkar oleh akun @brin_watch ke publik melalui media sosial Twitter. Dalam cuitannya, akun tersebut mengunggah proyek dengan anggaran sekitar Rp 6,1 miliar itu untuk merenovasi ruang kerja mewah. Selain ruang kerja, terdapat pula kamar tidur untuk Ketua Dewan Pembina BRIN, Megawati Soekarnoputri.

Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN, Driszal Friyantoni menyatakan anggaran sebesar itu digunakan untuk menyediakan ruangan bagi para Dewan Pembina. Pasalnya, seluruh dari 10 anggota Dewan Pembina BRIN belum memiliki ruangan khusus.

Ia juga menyatakan bahwa kamar tidur khusus untuk Megawati Soekarnoputri bukan ruangan baru. Ruang itu, menurut dia, merupakan kamar tidur yang digunakan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sementara Anggota Dewan Pengarah BRIN lainnya seperti Emil Salim, Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa tidak mendapatkan kamar tidur karena keterbatasan ruang.

Berita terkait

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

4 jam lalu

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi penolakan dari Partai Gelora untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

5 jam lalu

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

Pensiunan Puspitek menyatakan Menristek saat itu, BJ Habibie, menyiapkan rumah dinas itu bagi para peneliti yang ditarik dari berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Presiden PKS Benarkan Wali Kota Depok Idris Masuk Bursa Cagub Jabar

6 jam lalu

Presiden PKS Benarkan Wali Kota Depok Idris Masuk Bursa Cagub Jabar

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengiyakan bahwa Kota Depok Mohammad Idris masuk bursa calon gubernur Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

8 jam lalu

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi pemerintahan

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

8 jam lalu

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

Timnas AMIN resmi bubar pada hari ini. Menurut Anies Baswedan, pembubaran ini bukan berarti mengakhiri perjuangan.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

10 jam lalu

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN fokus pada perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pembangunan.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

10 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bahwa PKS adalah musuh bebuyutan Partai Gelora.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

10 jam lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

12 jam lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya