INFO NASIONAL - Wakil ketua Komisi V DPR, Robert Rouw, berharap pengusaha asli papua dapat ikut mendapatkan manfaat dari kehadiran proyek pembangunan di Papua.

"Selama ini banyak sekali hal-hal dan kendala-kendala maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha lokal di Papua karena banyak dengan regulasi yang baru tentang bagaimana kehadiran suatu balai untuk menjadi pengadaan kontrak semua infrastruktur di PUPR itu menjadi masalah di tempat kami, karena dengan keterbukaan semua pengusaha dari mana saja bisa ikut disertakan," ujar Robert usai rapat tim kunjungan kerja komisi V DPR RI dengan kementerian perhubungan, Kementerian PUPR, kementerian Desa PDTT serta perwakilan pengusaha lokal Papua, Selasa, 12 Juli 2022.

Ia menerangkan, sebenarnya tidak bermasalah mereka ikut dan mereka memberikan satu nilai tambah untuk Papua tetapi masyarakat Papua meminta kepada pemerintah, khususnya PUPR dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus untuk tidak di generalisir semuanya karena Papua memiliki UU Otsus.

"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua untuk melindungi memberikan afirmasi melindungi pengusaha-pengusaha lokal di Papua lebih khusus kepada pengusaha orang asli Papua ini yang tidak terlindungi," ujar Robert.

"Banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sudah investasi begitu lama di sini dan alat-alatnya begitu banyak ini yang perlu menjadi perhatian kita, Kita memberikan dukungan kepada pengusaha lokal agar ini menjadi perhatian dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) selaku pelaksana harus bisa berani dan yang paling penting verifikasi alatnya ada dimana." (*)