Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024
Minggu, 17 Juli 2022 15:00 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
TEMPO.CO , Jakarta -Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024. Tiga provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. "Mereka otomatis ikut, seperti tercantum di undang-undangnya," kata Tito di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Ahad, 17 Juli 2022. Dengan masuknya tiga provinsi baru itu, maka butuh revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi dibutuhkan, sebab UU Pemilu saat ini dibikin sebelum pemekaran wilayah Papua. Namun, Tito tak menjelaskan kapan revisi akan dilakukan. "Harus ikut (pemilu)," kata dia. Di sisi lain, Tito belum bisa memastikan apakah Provinsi Papua Barat Daya akan menyelenggarakan Pemilu. Dia bilang pembentukan provinsi baru itu masih digodok di DPR. Menurut dia pemekaran akan dilakukan tahun ini bila anggaran negara mencukupi. Namun bila anggaran tidak mencukupi, maka pemekaran dilakukan di tahun berikutnya. "Papua Barat Daya masih proses," kata Tito Karnavian . Baca Juga: Kemendagri: RUU Pemekaran Provinsi Papua Sesuai Aspirasi Masyarakat
TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa
19 jam lalu
TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa
Aleksander Parapak tewas ditembak kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan Polsek Homeyo, Intan Jaya, Papua
Baca Selengkapnya
Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya
21 jam lalu
Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya
Polda Papua akan mengirim pasukan tambahan setelah penembakan dan pembakaran SD Inpres oleh TPNPB-OPM di Distrik Homeyo Intan Jaya.
Baca Selengkapnya
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
21 jam lalu
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca Selengkapnya
Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua
22 jam lalu
Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua
Aparat gabungan TNI-Polri kembali memburu kelompok TPNPB-OPM setelah mereka menembak warga sipil dan membakar SD Inpres di Intan Jaya Papua.
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
1 hari lalu
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca Selengkapnya
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
1 hari lalu
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca Selengkapnya
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
1 hari lalu
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai
1 hari lalu
Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru
1 hari lalu
Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru
Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
12 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu