INFO NASIONAL – Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengoptimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di sektor pertanian.

Permentan 10/2022 ini disosialisasikan dalam Press Conference yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jum’at, 15 Juli 2022. Narasumber dalam acara tersebut adalah Deputi Pangan dan Agribisnis serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan didampingi oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag dan Ombudsman.

Penerbitan Permentan 10/2022 sebagai langkah pemerintah untuk membantu petani di tengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global yang disebabkan oleh terganggunya rantai pasok barang dan jasa akibat situasi geopolitik dunia, yakni perang Rusia-Ukraina. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil.

"Point-nya adalah dari kenaikan harga energi ini baik minyak maupun gas turut berdampak pada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan pupuk mengalami kenaikan, sehingga tentu menggeret kenaikan harga pupuk dunia," kata Ali.

Pembatasan ekspor bahan baku pupuk menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah mencapai sekitar 30 persen. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang ekstrem yang turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan global.

"Melihat kondisi tersebut bahwa perekonomian dunia memang sedang menghadapi kondisi yang sulit. Situasi ini tentu menuntut kita terus berbenah dan meningkatkan optimalisasi dari pupuk bersubsidi agar tepat guna dan sasaran," katanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah tepat dan strategis untuk menjaga ketahanan pangan. Salah satunya dengan subsidi pupuk yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani.

"Di sisi lain diperlukan optimalisasi penyaluran subsidi tentu yang memang di-desain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau. Itulah sebenarnya kita melakukan perbaikan atau menerbitkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian," kata Ali.

Dipaparkannya, jumlah anggaran alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan tetap hampir sama dari tahun lalu dan tidak ada perubahan. "Tentu hal ini harus kita efektifkan, efisienkan seluruhnya supaya bagaimana nanti produksi kita terutama bahan pangan pokok bisa terjaga dengan baik," tutur dia.

Petani, Ali melanjutkan, tentu berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani di sektor usaha tanam pangan holtikultura perkebunan dengan luas lahan 2 hektar maksimal per musim tanam yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar.

Pupuk subsidi diprioritaskan untuk sembilan komoditas berdasarkan bahan pangan pokok yang strategis yang sudah disepakati dalam arahan pertemuan dengan Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI . Untuk tanam pangan ada padi, jagung, kedelai di holtikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu rakyat, kakao, kopi.

"Untuk jenis pupuknya sendiri adalah urea dan NPK. Tentu harapan kita dari segi teknis atau ilmiahnya pupuk ini tentu tidak hanya urea saja, karena kita panen bunga, buah, biji dan sebagainya. Maka itu harus ada dan kita siapkan NPK-nya," kata Ali.

Adapun, mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi dengan menggunakan data luas lahan sama Simluhtan, tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi.

“Jadi sesuai dengan UU 41 Tahun 2009 untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini yang menjadi dasar kita menjadi bagian yang harus dikawal terus untuk berproduksi padi khususnya sebagai bahan pangan pokok," kata Ali. (*)