PKS Sebut 3 Alasan Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke Mahkamah Konstitusi

Reporter

M. Faiz Zaki

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 7 Juli 2022 11:15 WIB

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi (kiri) setelah konferensi pers pendaftaran gugatan Presidential Threshold 20 persen di Mahkamah Konstisusi, Rabu, 6 Juli 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendaftarkan gugatan atau judicial review soal Presidential Threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan tiga alasan pihaknya ingin melakukan uji materiil aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi telah menerima dengan surat tanda terima No.69-1/PUU/PAN.MK/AP3 saat pendaftaran kemarin. Pokok perkara yang diajukan adalah pengujian materiil Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemohonnya adalah Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Pemohon I, serta Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufri sebagai Pemohon II. Kuasa pemohon dalam pengajuan ini adalah Zainudin Paru. Mereka mengungkap 3 alasan menggugat ambang batas pemilihan presiden itu:

1. Penyambung Lidah Rakyat

Ahmad Syaikhu mengklaim PKS telah mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan Presidential Threshold. Dia optimis Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan judicial review dengan argumentasi hukum yang akan disampaikan pada persidangan nanti.

Dia berharap agar masyarakat juga lebih leluasa memilih pasangan calon pada Pilpres kelak.

2. Menguatkan Sistem Demokrasi

Advertising
Advertising

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu menyampaikan bahwa PKS ingin Presidential Threshold diturunkan menjadi sekitar 7-9 persen. PKS ingin peluang lebih terbuka untuk pencalonan presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasang.

Angka tersebut juga sebagai titik tengah dari pilihan nol persen. Sebab melihat dari gugatan pihak-pihak sebelumnya yang selalu ditolak karena ingin nol persen.

Syaikhu mengatakan, tidak ada alasan ilmiah soal besaran angka ambang batas yang saat ini masih 20 persen. Walaupun PKS dahulu ikut merumuskan aturan ini, Syaikhu berpendapat tidak akan menjadi celah kelemahan saat persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan pihaknya telah mengikuti alur pemikiran Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah mengadili kurang lebih 30 permohonan uji materiil aturan tersebut. Mahkamah Konstitusi, kata Syaikhu, menyebut angka Presidential Threshold sebagai open legal policy.

Namun PKS menilai ketentuan itu mesti menyertakan landasan rasional dan proporsional agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Syaikhu menuturkan bahwa pihaknya sudah mempelajari soal gugatan yang dilayangkan kali ini.

3. Ingin Meminimalisir Polarisasi

PKS ingin mengurangi polarisasi di masyarakat akibat hambatan Presidential Threshold 20 persen, seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019. Mengingat saat itu hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di kontestasi Pilpres.

Untuk diketahui, PKS juga berpeluang mencalonkan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufri sebagai Capres 2024. Maka dari itu, ketentuan Presidential Threshold 20 persen sekarang dianggap merugikan secara konstitusional.

Berita terkait

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

10 jam lalu

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

Hakim MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Baca Selengkapnya

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

20 jam lalu

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.

Baca Selengkapnya

Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal

1 hari lalu

Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal

MK mengabulkan sebagian gugatan UU Cipta Kerja, seperti PKWT maksimal lima tahun dan perundingan wajib dilakukan sebelum PHK.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Partai Buruh: Keadilan Masih Ada

1 hari lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Partai Buruh: Keadilan Masih Ada

Dikabulkannya uji materi terhadap UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan keadilan masih ada, kata Ketua Partai Buruh.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Cipta Kerja, 21 Pasal Diubah

1 hari lalu

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Cipta Kerja, 21 Pasal Diubah

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diujikan terkait UU Cipta Kerja itu.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

2 hari lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

MK kabulkan uji materi tentang UU Cipta Kerja, minta DPR dan Pemerintah membuat UU ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Omnibus Law

Baca Selengkapnya

Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

3 hari lalu

Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

Guyonan Suswono soal janda kaya menikahi pria pengangguran menuai polemik. Berikut respons yang pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

3 hari lalu

BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".

Baca Selengkapnya

Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

3 hari lalu

Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

Bamus Betawi menyatakan upaya membawa guyonan Suswono soal janda kaya ke ranah hukum sangat mengada-ada.

Baca Selengkapnya

Alasan Wakil Ketua Baleg DPR Usul Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Alasan Wakil Ketua Baleg DPR Usul Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Baleg DPR menuturkan Prolegnas yang disusun harus berdasarkan aspek kebutuhan, bukan keinginan.

Baca Selengkapnya