Komisi Hukum Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor MA

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 29 Juni 2022 21:15 WIB

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atau Komisi III DPR RI menyetujui dua calon hakim agung dan dua calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung usulan Komisi Yudisial. Keempatnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 28-29 Juni 2022.

Dua calon hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi Hukum yakni; pertama, Nani Indrawati, calon hakim agung kamar perdata. Nani merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Kedua, Cerah Bangun, calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Cerah merupakan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Adapun dua calon hakim adhoc tipikor pada Mahkamah Agung yang lolos adalah Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Mega Jaya. "Apakah nama-nama calon tersebut dapat disetujui," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin rapat pleno pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 29 Juni 2022.

"Setuju," ujar anggota Komisi Hukum. Adies menyebut, hasil persetujuan tersebut selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis, 29 Juni 2022.

Anggota Komisi III Arsul Sani menjelaskan ada sejumlah faktor pertimbangan dalam memilih calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung tersebut. "DPR melihat rekam jejak di bidang hukum, transaksi keuangan, pandangan kebangsaan, kecenderungan ekstremisme, dan pengetahuan calon hakim agung dalam makalahnya. Kertasnya cukup tebal," kata Arsul.

DEWI NURITA

Baca Juga: Kedua Kalinya, DPR Kecewa dengan Calon Hakim Agung Usulan KY

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

3 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya