TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali berseteru Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid. Konflik keduanya terentang sudah lebih dari satu dekade.

Konflik itu berawal ketika Yenny meminta agar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin tidak memaksa untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menilai kengototan Muhaimin bisa merugikan warga Nahdlatul Ulama atau pun PKB.

"Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot (maju Pilpres), yang paling utama Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," kata Yenny."Itu tentunya dapat merugikan konstituen baik NU maupun PKB, orang NU yang ada di PKB."

Komentar Yenny ini lantas dibalas oleh Muhaimin. Melalui media sosial twitter, Muhaimin meminta Yenny mengurus saja partai yang pernah dibuatnya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI).

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok.." cuit Muhaimin.

Yenny pun membalas cuitan itu. Dia menyindir Muhaimin sebagai orang yang merebut PKB dari ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Hahaha inggih Cak. Tapi ndak usah baper to Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur. Cak Imin juga belum tentu lho bisa bikin partai sendiri... kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Peace, Cak," cuit Yenny melalui akun Twitter-nya.

Selanjutnya Konflik sejak 2008

<!--more-->

Konflik keduanya memang sudah terjadi sejak lama. Yenny dan Cak Imin beberapa kali saling klaim sebagai PKB yang asli. Muhaimin mengaku sebagai satu-satunya pemimpin PKB yang sah. Sedangkan Yenny mengatakan dirinya merupakan PKB yang sesungguhnya yaitu partai yang didirikan Gus Dur pada 23 Juli 1998.

Konflik bermula pada tahun 2008. Saat itu Muhaimin yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB yang hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Gus Dur memecat Muhamimin karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sementara PKB merupakan partai oposisi.

Kedua kubu pun menggelar Muktamar Luar Biasa. Kubu Gus Dur menggelar Muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008.

Pada 2 Mei 2008, Cak Imin memimpin muktamar di Hotel Mercure Ancol dan memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Muhaimin itu juga mendepak Yenny Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Gus Dur juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh KH Aziz Mansyur.

Kubu Gus Dur lantas menggugat kubu Muhaimin ke pengadilan karena dianggap melanggar Anggaran Dasar / Anggran Rumah Tangga PKB. Akan tetapi pengadilan memenangkan kubu Muhaimin.

Walaupun dinyatakan kalah, Yenny terus menyuarakan PKB Gusdur sebagai yang PKB yang sah. Dia pun sempat menggelar Muktamar ke-III PKB di Gor Kertajaya, Surabaya, pada 26 Desember 2010.

"PKB kita meski bukan yang diakui, tapi merupakan PKB yang asli," kata Yenny ketika memberikan sambutan dalam acara pembukaan Muktamar itu.

Dalam Muktamar ke-III itu Yenny mengakui, belum mampu mengembalikan PKB kubu Gus Dur sebagai partai yang diakui secara administrasi. Namun menurutnya Muktamar itu merupakan upaya tertib organisasi, hasil Muktamar II Semarang pada 2005

"Muktamar ini semata untuk membangun kembali rumah politik Gus Dur," kata Yenny.

Yenny Wahid lantas mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011. Konflik kembali terjadi lantaran Muhaimin Iskandar sempat mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Isinya, mereka meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tak meloloskan PKB Yenny dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014.

Kubu Muhaimin saat itu beralasan PKBN memiliki kemiripan nama, lambang atau tanda gambarnya. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang menggantikan Patrialis pun menyatakan bahwa PKBN tak bisa memperoleh status berbadan hukum pada Desember 2011.

Gagal mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, PKBN lantas melebur ke Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) besutan Kartini Sjahrir. Persatuan kedua partai itu melahirkan dan menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Sayangnya, partai ini gagal dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2012 dan gagal ikut dalam Pemilu 2014.

Yenny Wahid hingga saat ini masih tercatat sebagai Ketua umum PKBIB. Bersama PKB pimpinan Cak Imin Partai itu pun masuk ke dalam daftar 76 partai politik berbadan hukum yang berhak mendaftar ke KPU untuk Pemilu 2024.

RIANI SANUSI PUTRI | M. FAIZ ZAKI | FATKHURROHMAN TAUFIQ| FEBRIYAN

Baca: Cak Imin Sebut Yenny Wahid Gagal Urus Partai, Kader Gus Dur Bilang Begini