TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI, Mahfud Md, hari ini mengumumkan penyitaan aset obligor BLBI, yang salah satunya merupakan besan eks Ketua DPR Setya Novanto. Mahfud yakin sesudah ini akan ada pihak yang keberatan.

"Itu silakan saja. Pokoknya kami sudah 24 tahun dan selalu berdebat. Sekarang pemerintah tidak mau berdebat. Sita!" kata kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, ini saat penyitaan aset terbaru di Klub Golf Bogor Raya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Juni 2022.

Sebab selama ini, Mahfud Md menyebut penyelesaian hak tagih BLBI berlarut-larut karena pemerintah terus melayani perdebatan dengan para obligor dan debitur. "Kami layani berdebat demi hukum, demi hukum, tapi kami lalu hampir kehilangan dana aset dan mulai kehilangan banyak aset," kata dia

Sehingga jika ada yang tidak puas, Mahfud menyebut ada jalur hukum. "Sekarang kami tidak akan berdebat. Debatnya debat hukum saja di dalam forum yang tepat," ujarnya.

Sebelumnya pada hari ini, Mahfud mengumumkan penyitaan aset dengan obligor PT Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono dan pihak terafiliasi. "Berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya," kata dia.

Aset ini atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pacific Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo. Luas total keseluruhannya mencapai 89,01 hektare, berikut lapangan golf dan fasilitasnya, serta dua buah bangunan hotel.

Lokasinya terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan perkiraan awal nilai aset yang disita sebesar kurang lebih Rp 2 triliun. Setiawan adalah besan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, di mana dia bersama Hendrawan Haryono tercatat sebagai obligor BLBI dengan nilai tagihan Rp 3,57 triliun.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto juga menyebut selama ini
hampir 24 tahun para debitur dan obligor BLBI menikmati utangnya, bahkan mungkin menggunakan aset ini untuk dikembangkan. "Ini sama-sama kerja sama yang dibangun oleh pemerintah untuk satu kata bawa dan kembalikan hak negara dalam BLBI yang sudah 24 tahun terhenti," ujarnya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.