Sehari Sebelum Reshuffle Surya Paloh Bertemu Jokowi
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 16 Juni 2022 08:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum reshuffle kabinet, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kedatangan Paloh tak terendus media. Ia diduga masuk lewat pintu Istana Merdeka di sisi sebelah barat atau Wisma Negara, berbeda sejumlah pejabat yang biasanya masuk lewat pintu sebelah timur Istana Negara di Jalan Veteran III.
Sebelum pengumuman reshuffle pada Rabu Pahing, 15 Juni 2022, beredar nama-nama menteri yang akan diganti maupun digeser. Di antaranya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah membenarkan bahwa Surya Paloh menemui Presiden Jokowi sehari sebelum reshuffle kabinet. "Iya, kemarin pagi," ujarnya lewat pesan singkat, Rabu, 15 Juni 2022.
Meski demikian Charles enggan menjelaskan apa isi pertemuan Jokowi dengan Paloh. "Tidak ada info," kata dia.
Dua hari sebelum reshuffle, seorang sumber di pemerintahan yang mengetahui rencana perombakan kabinet menyebut salah satu menteri yang masuk daftar akan terkena reshuffle adalah wakil dari NasDem. Sumber tersebut menyebut nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Syahrul juga dipanggil ke istana sehari sebelum pengumuman reshuffle bersama dengan sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan M. Lutfi, dan Wakil Menteri Agraria Surya Tjandra.
Syahrul enggan berkomentar banyak usai dipanggil Jokowi. "Aku kerja saja, ada Allah SWT yang mengatur segalanya," kata Syahrul, Selasa lalu.
Adapun Airlangga dan Prabowo disebut datang pada hari itu dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Gerindra. Sementara sebagian besar menteri lainnya yang dipanggil sehari sebelum reshuffle, terdepak dari kabinet. Mereka adalah Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri ATR Sofyan Djalil, dan Wakil Menteri ATR Surya Tjandra.
Syahrul tidak masuk dalam daftar menteri yang terkena reshuffle.
Menjelang pengumuman menteri dan wakil menteri baru pada Rabu siang,
sekitar pukul 11.00 WIB, Syahrul terlihat meninggalkan istana, berbeda dengan sejumlah pejabat lain yang justru datang untuk menghadiri pelantikan menteri baru.
Selanjutnya: Tak ada deal dengan Jokowi...
<!--more-->
NasDem Bantah Ada Lobi Surya Paloh ke Jokowi
Sebelum mengumumkan para menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle, Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai sekutunya di pemerintahan. Mereka dijamu makan siang oleh sang tuan rumah.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ikut hadir dalam jamuan makan siang tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menampik bahwa ketua umumnya melakukan lobi-lobi agar posisi menteri NasDem di kabinet selamat.
"Lagipula apa yang mau di-deal-kan? NasDem dari kemarin tiga kursi, tetap tiga kursi. Kalau beda halnya NasDem dapat lima kursi, itu yang patut kita pertanyakan," ujar Ali, kemarin. "Kami tidak pernah mentransaksionalkan itu".
Menurut Ali, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan partainya menghormati hak tersebut. "Apa pun keputusan presiden tentang kabinet tidak akan mengubah posisi NasDem di koalisi," ujar Ali.
Tiga menteri NasDem yang berada di kabinet saat ini adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate. Ali mengklaim tiga menteri dari partainya tidak tergeser karena kinerja mereka masih dipercaya. “Kalau hari ini kita lihat ada reshuffle dan kader Partai NasDem tetap dipercaya di kabinet karena alhamdulillah menteri berprestasi," ujar dia.
Adapun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin reshuffle kabinet pada Rabu Pahing kemarin adalah perombakan kabinet terakhir oleh Jokowi. "Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya," ujarnya di sela-sela Rakernas NasDem, kemarin.
Kendati demikian, bos Media Grup itu menyebut, pilihan menunjuk atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Presiden yang mempunyai hak prerogatif, karena apa pun layak tidak layak tidak terlepas dari subyektivitas, di samping objektivitas itu sendiri," ujar Surya Paloh.
Baca juga: Makan Siang Bersama Jokowi, Surya Paloh: Satu Hal Jadi Catatan Serius
DEWI NURITA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini