INFO NASIONAL - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan kegiatan pelatihan penanganan stunting di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 7-9 Juni 2022.

Kegiatan BNPP tersebut untuk memperkuat peran dan kapasitas camat di kawasan perbatasan ikut berkontribusi dalam penanganan stunting, khususnya pada Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Kepri.

"Kegiatan dilaksanakan terutama dalam rangka pengembangan kapasitas (capacity building) bagi aparatur Kecamatan dan stakeholder terkait di tingkat pemda provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung percepatan penurunan stunting khususnya di kawasan perbatasan," ujar Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, Rabu, 15 Juni.

Restuardy yang juga merupakan Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, menuturkan sudah ada pedoman terkait rembuk stunting di tingkat kabupaten/kota. “Kita perlu manfaatkan secara optimal dengan pelibatan para camat. Selain itu perlu dilakukan segera upaya penyediaan data yang valid/akurat, sehingga intervensi spesifik maupun sensitif dapat dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, BNPP mengundang berbagai narasumber untuk membekali para peserta mengenai tata cara pendataan di lapangan dan menyusun rencana sesuai aksi konvergensi, sosialisasi beberapa norma atau kebijakan terkait, serta berbagai simulasi penanganan di lapangan.

Camat yang ikut dalam kegiatan ini adalah camat dan aparatur kecamatan dari Lokpri Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna.

Restuardy menegaskan bahwa peran camat sangat diperlukan untuk menjembatani program yang disusun di kabupaten/kota dengan pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan.

Para camat diharapkan akan dapat berperan dalam percepatan penurunan stunting, terutama untuk penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; menggerakkan dan pendampingan lapangan di tingkat kecamatan; pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa; monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan; mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan; serta mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader.

"Selain hal-hal tersebut peran camat juga dapat dikuatkan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan seperti mini lokakarya yang diadakan minimal satu kali dalam satu bulan, rembuk stunting minimal satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," tutur Restuardy.

Kegiatan pelatihan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Keasdepan Ekokesra BNPP ini juga diikuti oleh pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) provinsi/kabupaten/kota.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini terdiri dari Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Direktur Sinkronisasi UPD III, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Asisten Training Spesialist, Local Government Capacity Building For Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR), Direktorat SUPD III, Kemendagri; dan Tim Monitoring Training Specialist for Public Financial Management (Stunting Reduction). (*)