TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, mengatakan bahwa mereka adalah organisasi massa yang bergerak dalam urusan politik dan bukan underbouw (organisasi sayap) partai politik apa pun. Menurut dia, mereka lahir karena kemandekan saluran politik formal.

"Projo lahir pada 2013 untuk mendorong Jokowi sebagai calon presiden setelah sukses di Solo dan Jakarta, gerakan tersebut disambut oleh partai politik," katanya dalam siaran pers, Rabu, 8 Juni 2022.

Pernyataan Panel itu sebagai tanggapan terhadap komentar sejumlah politikus PDIP bahwa suara atau sikap Projo bukan sikap partainya.

Menurut Panel, kelompok relawan itu lahir karena ada kemandekan dalam saluran politik formal dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang dicintai rakyat. Selain itu, saluran politik formal seperti partai politik juga dinilai mandek dalam melahirkan kebijakan yang Pro Rakyat.

Dia menambahkan bahwa mereka akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) terkait soal arah dukungan politik pada Pilpres 2024. Panel menyatakan hal itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang mereka gelar di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Panel, Musra ditujukan untuk menggali dan menyerap lebih dalam kehendak rakyat terkait kepemimpinan nasional dan program pembangunan ke depan. Musra adalah mekanisme demokrasi dimana rakyat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya.

"Projo bergerak dan bertindak sesuai arahan Jokowi yang merupakan Ketua Dewan Pembina. Jokowi dalam pidatonya menyampaikan agar Projo Ojo Kesusu (jangan terburu-buru), terus menggali kehendak rakyat dan terus menyerap aspirasi dari rakyat, menurut kami itulah esensi Musra," tutur Panel.

Karena itu, menurut dia, mereka akan terus berhubungan dan berkomunikasi dengan semua pihak termasuk partai politik dalam urusan kepemimpinan nasional kedepan. Panel menyatakan mereka menyadari bahwa secara undang-undang, hanya partai politik yang dapat mencalonkan capres dan cawapres. Namun, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya soal calon presiden pilihannya.

Panel juga menyatakan bahwa kedekatan Projo dengan partai politik tertentu bukan hanya menjelang Pilpres 2024 saja. Dia menyatakan mereka sering bekerjasama dengan PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, PAN dan partai lainnya dalam melahirkan kepemimpinan di daerah.

Dia menegaskan, Projo akan terus bergerak dan berupaya menjadi jembatan antara kehendak rakyat, para calon dan Partai Politik. Dia pun meminta agar partai-partai politik tidak perlu risau dengan sepak terjang mereka.

"Projo terbuka menjadi mitra siapa pun dalam kerangka melahirkan kepemimpinan yang setia di garis rakyat dan setia menjalankan program-program yang Pro Rakyat," kata Panel.

Sebelumnya, Projo hadir dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada akhir pekan lalu. Sejumlah pengamat pun menilai merapatnya kelompok relawan itu ke koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional sebagai bentuk manuver politik untuk memastikan kendaraan politik bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar memang disebut sebagai tokoh yang kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari Projo dan Presiden Jokowi. Dalam rakernas di Magelang, Jokowi sempat memberi sinyal dukungan kepada rekan sesama politikus PDIP tersebut.

Meskipun demikian, PDIP masih belum memastikan siapa calon yang akan mereka usung. Bahkan, sejumlah elit partai banteng bermoncong putih itu secara terbuka menyerang Ganjar.

Para elit PDIP pun menegaskan bahwa mereka tak akan terinmidasi oleh manuver yang dilakukan oleh Projo. Mereka menyatakan bahwa suara kelompok relawan itu bukan suara mereka.

Baca: Projo Ikut Acara Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP: Silakan Mau ke Mana Saja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini