TEMPO.CO, Jakarta -Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepara Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Isu kocok ulang kabinet kembali menyeruak seiring kode dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada reshuffle pada bulan ini.

“Itu keputusan Presiden,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat ditemui di Komplek Parlemen, Senin, 6 Juni 2022.

Dia mengaku bahwa Golkar tidak melakukan lobby kepada Jokowi jika harus ada pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, Dave juga tidak merinci jatah partai yang sekiranya bisa diisi dari Golkar. “Kita kembalikan lagi ke Presiden,” tuturnya singkat menjawab.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan persoalan reshuffle hanya Jokowi dan Tuhan yang mengatahui. Dia menyarankan agar presiden mengganti menteri yang performanya tidak bagus, seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena persoalan minyak goreng.

Namun jika ada menteri yang diganti dari latar belakang partai politik, Ujang menganggap tidak masalah. “Paling digeser ke kementerian lain. Atau kalau pun diganti, itu akan dari kader partai yang sama. Itu pun biasanya atas usulan ketum partainya,” kata Ujang saat dihubungi.

Dia memberi catatan, sebaiknya ada kombinasi antara kalangan profesional dengan partai politik. Ujang beranggapan jika semua jabatan kepada profesional, itu tidak mungkin.

Setidaknya ada komposisi setengah profesional dan setengah politikus, asalkan figurnya juga terbaik dan ahli di bidangnya. “Karena presiden terikat dengan komitmen koalisi dan harus berikan jatah menteri ke partai-partai koalisi yang bergabung,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, reshuffle kabinet mesti berdasarkan pada pertimbangan kinerja menteri. Sebab pertimbangan itu rasional dan melihat dari kerja menteri yang bersangkutan.

Tetapi pertimbangan politis reshuffle kabinet pun sulit dihindari, biasanya presiden juga akan mengkalkukasi politik demi menjaga stabilitas pemerintahan. Karyono menuturkan, realitas politik membuat presiden juga berkompromi dengan berbagai kekuasaan dan partai koalisi. “Oleh sebab itu, zaken kabinet sulit diwujudkan karena adanya tarik menarik kepentingan dalam mengisi kursi kekuasaan,” tuturnya.

FAIZ ZAKI

Baca Juga: Mensesneg Pratikno Minta Menteri Tak Terpengaruh Isu Reshuffle

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.