Mensesneg Pratikno Minta Menteri Tak Terpengaruh Isu Reshuffle

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kelima dari kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin./ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo (kelima dari kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin./ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju terus fokus bekerja di tengah pandemi Covid-19. Mereka diminta tidak terpengaruh dengan isu reshuffle kabinet yang mencuat belakangan.

    "Kepada rekan-rekan menteri yang diisukan akan direshuffle, tolong untuk fokus pada tugas masing-masing, saling bersinergi karena saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah agar kita bisa segera keluar dari krisis," ujar Pratikno, Sabtu, 22 Agustus 2020.

    Ancaman reshuffle kabinet memang sudah dilontarkan presiden sejak Juni lalu. Saat itu, dalam rapat kabinet paripurna di Istana, 18 Juni 2020, Jokowi kesal karena menterinya dinilai tidak bekerja maksimal di tengah krisis pandemi Covid-19.

    Jokowi kemudian mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video yang diunggah pada  di Youtube resmi Sekretariat Presiden pada 28 Juni lalu.

    Namun, hingga kini tak ada perombakan kabinet. Dua hari lalu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebar keterangan bahwa akan ada 11 hingga 18 menteri yang akan diganti dalam reshuffle kabinet nanti. Selain diganti, beberapa menteri kemungkinan digeser ke kementerian lain. "Demikian informasi yang diperoleh IPW dari berbagai sumber," kata Neta dalam keterangan tertulis.

    Istana melalui Jubir Presiden Fadjroel Rachman dan Mensesneg Pratikno membantah isu tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.