Survei IPO: Elektabilitas PAN Naik, Demokrat Masuk 3 Besar

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Amirullah

Sabtu, 4 Juni 2022 11:35 WIB

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyambut Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kantor Nasdem, Jakarta, 29 Maret 2022. Kunjungan tersebut untuk menjalin hubungan yang sudah terbangun antara NasDem dan Demokrat. Pertemuan kedua pimpina Parpol tersebut juga membahas peluang koaliasi kedua parpol pada Pilpres 2024. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) melaporkan hasil survei tentang calon presiden dan partai peserta Pemilu 2024. Salah satu hasilnya yaitu elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) yang diklaim naik usai dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Peningkatan ini bisa saja imbas dari inisiasi Zulkifli Hasan membangun Koalisi Indonesia Bersatu, karena
momentumnya berdekatan” kata Direktur eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Juni 2022.

Menurut Dedi, Golkar memang jadi anggota koalisi paling tinggi elektabilitasnya. Akan tetapi, PAN-lah yang paling mendapat imbas positif dari koalisi ini. "PAN sempat terperosok karena wacana penundaan pemilu, tetapi kini kembali menguat," kata dia.

Koalisi ini dibentuk usai pertemuan tiga pimpinan partai di Jakarta pada 12 Mei 2022. Ketiganya yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Meski demikian, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengklaim tak ada inisiator tunggal di balik pembentukan koalisi ini. "Ini kesepakatan ketiga ketum," kata dia pada 14 Mei.

Advertising
Advertising

Survei IPO mencatat elektabilitas PAN naik ke posisi 4,9 persen. Sebaliknya, elektabilitas PPP yang juga berada di koalisi hanya 2,4 persen.

Bahkan, elektabilitas PPP di bawah partai yang tak punya kursi di DPR yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan elektabilitas 3,6 persen. Lalu, elektabilitas Golkar di angka 9,7 persen. "Posisi Golkar tak banyak berubah dari Maret lalu," kata Dedi.

Sementara itu, posisi tiga besar elektabilitas tertinggi diisi oleh PDIP 24,8 persen, Gerindra 11,6 persen, dan Demokrat 10,8 persen. Berikutnya di bawah Golkar ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,2 persen, NasDem 5,9 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5,4 persen.

Akan tetapi dengan persepsi yang membaik bagi PAN ini, Dedi menyarankan Zulkifli untuk percaya diri mengajukan tokoh utama dalam koalisi menjadi calon presiden. Dedi juga menyarankan Zulkifli tetap sebagai pemengaruh kebijakan saja, bukan sebagai kontestan Pemilu Presiden 2024. "Tetapi catatannya, Zulhas tidak duduk sebagai capres, cukup berada di belakang layar, itu akan jauh lebih baik," kata dia.

Sebaliknya, Airlangga pun juga dinilai belum memiliki elektabilitas tertinggi meski digadang Golkar maju sebagai calon presiden. Situasi ini, kata dia, tentu akan menyulitkan kerja mesin politik untuk mempromosikan lebih jauh. "Sementara ini, koalisi ini perlu menimbang kehadiran tokoh lain yang lebih potensial, meskipun bukan dari kader ketiganya” kata Dedi.

Survei dilakukan secara hybrid secara tatap muka 480 responden dan sambungan telepon 720 responden. Sehingga totalnya mencapai 1.200 responden. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

Berita terkait

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

6 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Mengaku Papan Tengah, Bima Arya Belanja Masalah di Depok untuk Maju Pilgub Jabar

3 hari lalu

Mengaku Papan Tengah, Bima Arya Belanja Masalah di Depok untuk Maju Pilgub Jabar

Bima Arya melakukan kunjungan ke Depok. Ia mengaku belanja masalah sebelum nantinya maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Eko Patrio Ungkap Nama Potensial yang Bisa Diusung PAN di Pilgub Jakarta

3 hari lalu

Eko Patrio Ungkap Nama Potensial yang Bisa Diusung PAN di Pilgub Jakarta

Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio mengatakan ada beberapa nama potensial yang bisa diusung di Pilgub Jakarta dari partainya.

Baca Selengkapnya

Eko Patrio Sebut PAN Siapkan Kader Terbaik untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

3 hari lalu

Eko Patrio Sebut PAN Siapkan Kader Terbaik untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Eko Patrio mengakui PAN juga mengusulkan namanya untuk maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

4 hari lalu

Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, menyerahkan formulir pendaftaran sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar ke Partai Demokrat

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

5 hari lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya