“Untuk universitas yang belum BHMN, wewenangnya ada pada pemerintah pusat,” kata Fasli saat ditemui di kantornya. Kamis (12/2).
Fasli menerangkan, sebelum menutup program studi, sebaiknya perguruan tinggi mengumpulkan data dan mengklarifikasi kejadian. “Kalau kejadian itu diketahui atau difasilitasi dosen, maka dosen harus bertanggung jawab dan rektorat bisa memberi sanksi.”
Ia melanjutkan, tidak bisa menilai apakah program studi Geodesi ITB akan ditutup atau tidak. “Terlalu pagi bilang iya (ditutup) atau tidak. Kalau ada jalan yang lain sebaiknya tidak usah ditutup.”
Fasli mengaku percaya kampus sebaik ITB mampu menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan terbaik. “Buktinya ketua program studinya sudah dicopot.” ITB juga tidak akan terlalu gegabah menutup jurusan.
Untuk menutup satu program studi, kata Fasli, ada syarat yang harus dipenuhi. Antara lain tidak ada mahasiswa yang mendaftar atau yang mendaftar makin sedikit, adanya pelanggaran akademik, “juga jurusan itu selalu menjadi sumber masalah di perguruan tinggi.” Namun harus ada pembinaan lebih dulu sebelum mengambil kesimpulan akhir untuk menutup jurusan.
Penutupan jurusan, apapun alasannya, tidak boleh merugikan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. “Siapa yang salah dia yang diproses secara hukum. Yang lain harus dilindungi,” kata Fasli lagi.
Sebelumnya, seperti diketahui, Rektor ITB, Djoko Santoso, telah mencopot Ketua Program Studi Geodesi dan Geomatika, Wedyanto Kuntjoro, menyusul meninggalnya mahasiswa Geodesi, Dwiyanto Wisnu Nugroho saat mengikuti orientasi studi pada akhir pekan lalu.
REH ATEMALEM SUSANTI
