TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengkritik kebijakan rompi biru antikorupsi yang dibikin bekas lembaganya. Dia mengatakan pemberian itu hanya formalitas dan jargon.

“Biasanya ketika orang kurang bisa bekerja, dia akan suka dengan formalitas dan jargon-jargon,” kata Novel lewat pesan teks, Rabu, 1 Juni 2022.

Novel mengatakan tugas utama yang seharusnya dikerjakan oleh KPK justru tidak dilakukan dengan baik sehingga tidak membuahkan hasil. Dia mengatakan pemberantasan korupsi bukan hanya pencitraan. Pemberantasan korupsi, kata dia, tak bisa dilakukan dengan simbol atau formalitas semata.

“Saya khawatir hal yang sama dilakukan oleh Firli dkk, dan saya harap kawan-kawan penyuluh antikorupsi bisa paham bahwa upaya antikorupsi merupakan proses panjang yang dilakukan dengan konsisten,” kata dia.

Sebelumnya, KPK memberikan rompi biru secara simbolis kepada PT PLN (Persero) sebagai komitmen mencegah korupsi. Penyematan rompi dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada manajemen PLN sebagai simbol BUMN pertama yang diklaim aktif mencegah tindakan terlarang tersebut.

“PLN adalah BUMN pertama di dunia usaha yang secara aktif melawan korupsi, melakukan berbagai terobosan dalam pencegahan korupsi bersama KPK,” ujar Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardian dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Mei 2022.

Rompi biru juga menandakan bahwa PLN “Anti Pakai Rompi Oranye” yang biasa dikenakan tersangka atau pelaku korupsi oleh KPK. Wawan berharap, langkah seperti PLN bisa mendorong pelaku usaha lainnya meningkatkan daya saing ekonomi dan tetap berusaha memiliki integritas.

Wawan menganggap kesadaran membangun perilaku antikorupsi di dunia usaha juga dinilai penting. “Kami berharap komitmen direksi dan pegawai dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik terus berjalan,” katanya.

Baca juga: KPK Berikan Rompi Biru ke PLN Sebagai Komitmen Cegah Korupsi