Ada Spanduk Dukungan Maju Capres 2024, Firli Bahuri: Tak Ada Inisiatif dari Saya

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 29 Mei 2022 19:17 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari (kanan) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti pelaksanaan program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022. kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan pengurus 20 Partai politik di Indonesia bersama KPK mendeklarasikan penegakkan integritas dan menghindari perilaku korupsi saat Pemilu dan untuk menjaga nilai - nilai integritas menjadikan negara bebas korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Spanduk dukungan kepada Ketua KPK Firli Bahuri maju menjadi calon presiden atau Capres 2024 beredar di tengah masyarakat. Setidaknya ada dua spanduk yang ditemukan.

Spanduk pertama, terdapat foto Firli yang disertai tulisan, "Kami Butuh Presiden yang Getol Berantas Korupsi" dan di bawahnya juga terdapat tulisan, "Firli Bahuri untuk Indonesia".

Sementara dalam spanduk kedua, terpampang foto Firli dengan tulisan "Masyarakat Banten Mendesak Tokoh Anti Korupsi Maju di Pilpres 2024" juga disertai tagar "DukungIndonesiaBersih".

Menanggapi beredarnya spanduk tersebut, Firli Bahuri mengatakan keberadaan spanduk dukungan untuknya agar maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 bukan inisiatif dari dia. Firli mengaku tak mengetahui asal kemunculan spanduk tersebut.

"Sesungguhnya sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa spanduk itu sama sekali saya tidak tahu dan tidak ada inisiatif apa pun yang datang dari saya dan saya tidak memahami bagaimana ia (spanduk dukungan capres) bisa muncul," kata Firli dalam akun Twitter pribadinya @firlibahuri seperti dilihat pada Ahad, 29 Mei 2022.

KPK Tegaskan Spanduk Bukan Program Mereka

Advertising
Advertising

Firli pun menegaskan, dia merupakan aparat penegak hukum yang tidak bersinggungan dengan persoalan politik dan segala hal yang terjadi di KPK merupakan proses hukum yang tidak melibatkan unsur politik. "Percayalah para sahabat, semua yang terjadi di KPK adalah proses hukum dan tidak ada kejadian politik," kata dia.

Sebelumnya pada Jumat, 27 Mei 2022, untuk menanggapi keberadaan spanduk dukungan maju sebagai capres 2024, pensiunan komisaris jenderal polisi itu telah menegaskan dia hanya ingin fokus kerja dalam pemberantasan korupsi sampai masa jabatannya berakhir.

"Saya fokus kerja untuk memberantas korupsi dan saya akan selesaikan tugas saya selaku Ketua KPK sampai tuntas akhir 2023. Saya hanya ingin Indonesia bebas dari korupsi," ujar dia.

Pada sisi lain, Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memastikan, pemasangan spanduk itu bukan bagian program KPK. Menurut dia, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang KPK lakukan fokus pada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi.

"Isu politik, khususnya pemilihan presiden-wakil presiden pada 2024, terus mengemuka. Kami berharap isu ini tidak mengganggu fokus kerja pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen KPK," kata dia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango angkat suara soal beredarnya spanduk koleganya, Firli Bahuri, sebagai calon presiden. Dia mengatakan seharusnya yang ada di spanduk itu adalah buronan KPK Harun Masiku.

“Kalau masyarakant berkeinginan mendukung kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para buron, seperti Harun Masiku,” kata Nawawi lewat keterangan tertulis, Ahad, 29 Mei 2022.

Nawawi mengatakan permintaannya bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk memasang stiker. Namun, menurut dia, pemasangan spanduk DPO lebih mendukung kerja KPK.

Baca juga: Soal Spanduk Firli Capres, Wakil Ketua KPK Bilang Lebih Pas Gambar Harun Masiku

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

3 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

14 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

21 jam lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

22 jam lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

1 hari lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

1 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

1 hari lalu

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Tak Kunjung Kembalikan Berkas Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI

2 hari lalu

Polda Metro Tak Kunjung Kembalikan Berkas Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI

Kejaksaan Tinggi DKI sebelumnya mengembalikan berkas kasus Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Belum diserahkan lagi ke Kejaksaan.

Baca Selengkapnya