Kritik Keras Buya Syafii Maarif kepada Jokowi Soal Pemecatan 57 Pegawai KPK

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 28 Mei 2022 15:23 WIB

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif (kiri) berbincang dengan calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo di Sleman, (3/5). ANTARA/Regina Safri

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Jumat, 27 Mei 2022, ulama dan juga cendekiawan muslim Indonesia Ahmad Syafii Maarif wafat. Sosok yang akrab dipanggil Buya Syafii Maarif meninggal dunia di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta.

Kepergian Buya Syafii Maarif meninggalkan kesan dari banyak tokoh. Hal ini karena semasa hidupnya, mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah ini seringkali mencurahkan ide-idenya bagi kemajuan bangsa, terlebih lagi ia dikenal sebagai seorang yang humanis dan sederhana.

Semasa hidupnya, Buya Syafii juga peduli terhadap permasalahan korupsi yang terjadi di negeri ini. Seringkali, ia menunjukan kecintaan dan kepeduliannya terhadap Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, ketika KPK akan dilemahkan melalui revisi UU KPK, Buya Syafii tampil ke hadapan publik dan tegas menolak pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“KPK itu wajib dibela, diperkuat, tetapi KPK itu bukan suci. Harus diingat kalau KPK tidak suci, tetapi ketika akan ada yang melemahkan, KPK wajib dibela,” kata Buya Syafii Maarif.

Selain itu, Buya Syafii juga pernah menyoroti proses pemilihan calon pimpinan KPK. Saat itu, ia berpesan bahwa para pimpinan KPK harus orang yang baik dan tak bermasalah serta jauh dari kontroversi. “Orang yang bermasalah, yang ada titik hitam, ya jangan dipilih. Orang baik di republik ini masih ada. Walau jumlahnya tidak banyak,” kata Buya Syafii.

Advertising
Advertising

Di samping itu, ketika ramai-ramai soal pemecatan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan, Buya Syafii mengatakan bahwa TWK hanya menjadi alat untuk menyingkirkan para pegawai dan penyidik KPK yang berintegritas, kredibel, dan menjadi musuh para koruptor. “Ini masalah kontroversi dan mereka dituduh tidak lulus tes kebangsaan. Ini bagi saya hanya alasan saja,” kata Buya Syafii.

Bahkan Buya Syafii Maarif mengkritik keras terhadap sikap Presiden Jokowi yang dianggapnya kurang tegas mengenai pemecatan 57 pegawai KPK yang kredibiltasnya telah teruji. "Jangan sekadar imbauan. Perintah gitu lo. Pemerintah bukan mengimbau-imbau, melainkan memerintah. Jadi, harus lebih keras, lebih tegas presidennya, supaya didengar," katanya kepada Koran Tempo, 27 Mei 2021.

Kepedulian Buya Syafii Maarif terhadap KPK juga ia tunjukan ketika ia menjadi Ketua Tim 9 yang bertugas untuk menyelsaikan konflik antara KPK dan Polri. Oleh karena kecintaan dan kepeduliannya terhadap KPK, kepergiannya mengundang duka bagi para pegiat antikorupsi.

EIBEN HEIZIE I SDA

Baca: Suara Keras Buya Syafii Maarif dalam Kasus Ahok 6 Tahun Lalu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

22 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya