TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di empat lokasi dalam penyidikan kasus korupsi Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy, pada Jumat, 20 Mei 2022.

Keempat lokasi itu di antaranya ruang kerja Richard, beberapa ruangan di Kantor Bappeda Ambon, rumah Kepala Dinas PUPR Ambon, dan rumah Kepala Bappeda Ambon.

“Dari 4 lokasi itu ditemukan berbagai bukti,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 23 Mei 2022.

Ali mengatakan bukti yang ditemukan oleh penyidik di antaranya dokumen. Dia mengatakan beberapa dokumen itu berisi catatan tangan berkode khusus yang diduga kuat berhubungan dengan perkara korupsi di Kota Ambon.

“Ditemukan dan diamankan berbagai bukti antara lain berbagai dokumen dengan adanya catatan tangan berkode khusus yang diduga kuat berkaitan dengan perkara,” kata dia.

Ali mengatakan penyidik akan menganalisa bukti-bukti tersebut. Selanjutnya, barang bukti itu akan segera disita secara resmi, lalu dikonfirmasi kepada para tersangka maupun saksi.

KPK menetapkan Richard Louhenapessy bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi.

KPK menetapkan dua tersangka lain yaitu Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa dan Amri, karyawan Alfamidi Kota Ambon. KPK telah menaikkan kasus ini ke penyidikan sejak April 2022. KPK menduga Wali Kota Ambon menerima suap Rp 500 juta untuk menerbitkan izin pembangunan 20 Alfamidi.

Baca juga: KPK Sita Bukti Fee Proyek untuk Wali Kota Ambon

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini