INFO NASIONAL -- Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023. Hal itu dia sampaikan pada saat Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-22, kemarin.

“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-22, Menteri Keuangan menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR RI. Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9 persen. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4 persen.

Puan pun mendukung kebijakan RAPBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global ini. Kebijakan RAPBN 2023 juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Hal ini karena masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa. “Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” ucapnya.

RAPBN 2023, tambah Puan, juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan pun berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. Sehingga harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat.

Dia juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan. “DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar dia. (*)