TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan lima arahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali.

“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Mei 2022.

Dalam arahannya, Ma’ruf Amin menekankan bahwa pemerintah daerah (pemda) memiliki peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia menyebut dampak pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus berjuang dalam mengatasinya dengan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Pemda terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.

“Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda,” kata Ma'ruf Amin Selasa 10 Mei 2022.

Wapres juga meminta pemda menggencarkan penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.

“Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM,” kata Wapres.

Selain itu, ia menyatakan pemda harus mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dibutuhkan kemampuan atau prestasi oleh para pemegang jabatan. Untuk menghasilkan pejabat yang berkompeten dan untuk menghindari kecurangan dalam proses lelang jabatan, diperlukan penerapan sistem merit yang berdasarkan pada kinerja.

“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi,” kata Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin turut mengingatkan para gubernur untuk melakukan percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di daerah masing-masing agar mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan administrasi kependudukan.

MUTIA YUANTISYA