KPK Ciduk Bupati Bogor Ade Yasin, Ridwan Kamil Kaget

Rabu, 27 April 2022 18:40 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Bupati Bogor Ade Yasin saat saat meninjau Alun-alun Cirimekar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa, 30 November 2021. ANTARA/HO-Pemkab Bogor

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget mendapat kabar penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya juga sangat kaget terus terang tadi pagi baca berita ada OTT KPK. Kami belum tahu perkaranya apa,” kata dia dalam sela-sela kunjungannya ke Cianjur, Rabu, 27 April 2022.

Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan kabar penangkapan tersebut padahal sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah di wilayahnya. Dalam setiap pelantikan kepala daerah misalnya dia selalu mengingatkan agar menjaga integritas, melayani sepenuh hati, serta profesional.

“Saya sangat prihatin. Berkali-kali selalu di ingatkan, termasuk waktu pelantikan walikota Bandung bahwa memimpin dasarnya tiga. Ada integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. Kalau salah satu, seperti integritas patah seperti ini tentu ini sangat memprihatinkan,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyatakan akan memantau perkembangan kasus tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, akan mendukung penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi.

“Kita akan monitor terus. Dan kita mendukung setiap penegakan hukum. Mau aparat kejaksaan, kepolisian, KPK dalam menegakkan dan memberantas potensi KKN, atau korupsi di Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.

Advertising
Advertising

Ridwan Kamil mengaku sudah menghubungi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan memintanya mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Salah satu yang dimintanya agar menjadi perhatian soal pengaturan mudik dan Lebaran 2022.

“Saya sudah mengontak wakil bupati Bogor untuk segera mengambili alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Minimal yang terdekat adalah Kabupaten Bogor harus lancar dalam melaksanakan manajemen mudik dan Lebaran, dan arus balik,” kata Ridwan Kamil.

KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa malam hingga Rabu pagi tadi. Dalam operasi itu, KPK meringkus Bupati Bogor Ade Yasin dan 11 orang lainnya, termasuk sejumlah pejabat Pemkab Bogor dan petigas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan Ade diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa suap terkait laporan BPK.

"Terkait pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor," kata Ali.

Ali mengatakan KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap, termasuk Ade Yasin. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.

Ade Yasin menjadi Bupati Bogor kedua yang ditangkap KPK. Pada 2014, KPK juga pernah menangkap Rachmat Yasin yang tak lain merupakan kakak kandung Ade. Rachmat terjerat kasus korupsi pengadaan lahan saat itu dan menjalani hukuman lima tahun penjara. Sepekan setelah keluar, pada 2019, Rachmat kembali diciduk KPK. Kali ini dia disebut terlibat kasus gratifikasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain sebagai Bupati Bogor, Ade Yasin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Barat. PPP enggan buka suara soal penangkapan Ade tersebut. Mereka menyatakan masih menunggu kepastian status Ade oleh KPK.

Baca: Ade Yasin Diduga Suap Petugas BPK Soal Dana Hibah Rp 23 Miliar

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

2 hari lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

2 hari lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya