TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebut masyarakat menilai pemberantasan korupsi hingga penegakkan hukum di Indonesia merosot. Tren penilaian negatif terhadap dua sektor ini pun terus berlanjut.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menyatakan dalam survei terbaru mereka, sebanyak 34,6 persen masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia baik sementara 29,8 persen menilai buruk dan 32,6 persen memberikan penilaian sedang. Sisanya, 2,9 persen menyatakan tak menjawab.

Meskipun jumlah masyarakat yang menilai baik masih lebih besar dari yang menilai buruk, Burhanuddin mengatakan terjadi tren penurunan dibandingkan hasil survei serupa pada Februari lalu yang berada di angka 43,8 persen.

"Tren di sini jelas mengatakan, walaupun evaluasi penegakkan hukum masih baik di mata masyarakat, tapi trennya menurun dibanding Februari. Jadi April itu situasi kurang positif dibanding Februari," ujar Burhanuddin dalam webinar, Selasa, 26 April 2022.

Kondisi lebih buruk terjadi pada survei tentang pemberantasan korupsi. Menurut data IPI, pada bulan April 2022 masyarakat yang kinerja pemberantasan korupsi baik hanya 28,1 persen saja. Sebanyak 37,8 memberikan penilaian buruk dan 28,5 persen memberikan penilaian sedang.

Padahal, menurut Burhanuddin, penilaian pemberantasan korupsi sudah mengalami tren kenaikan sejak Desember 2021 hingga Februari 2022. Namun nilainya kembali anjlok pada April 2022 karena beberapa isu.

"Penyebabnya karena wacana jabatan presiden tiga periode atau kelangkaan minyak goreng," kata dia.

Survei IPI ini dilakukan pada 14-19 April 2022 dengan mewawancarai secara langsung 1.220 orang yang terpilih dengan metode acak sederhana dari seluruh Indonesia. Responden adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun dan telah memiliki hak pilih. Muhtadi mengklaim survei kali ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini, IPI juga menyatakan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi secara umum terus mengalami penurunan. Secara keseluruhan, Burhanuddin mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi hanya berada di angka 59,9 persen. Sementara masyarakat yang merasa kurang puas 30,5 persen dan tidak puas sama sekali 8,1 persen atau jika ditotal ada 38,6 persen.

"Memang lebih banyak yang puas, tapi tren kepuasannya terus mengalami penurunan," ujar dia.

Burhanuddin Muhtadi menerangkan, pada bulan Januari 2022 tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sempat menyentuh angka 75,3 persen. Nilai tersebut merupakan rekor terbesar yang dia capai selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014. Merosotnya kepuasan ini, menurut Indikator Politik Indonesia, tak lepas dari permasalahan mahal dan langkanya minyak goreng yang berlarut-larut plus kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Baca: Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Turun, IPI: Karena Minyak Goreng dan BBM