Milad Partai Ummat, Amien Rais Ajukan 4 Permintaan ke Jokowi

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Febriyan

Senin, 18 April 2022 07:03 WIB

Amien Rais mengumumkan 'Perisai Tauhid' sebagai logo Partai Ummat, Selasa, 10 November 2020. Sumber: Youtube Amien Rais Official.

TEMPO.CO, Jakarta - Amien Rais mengajukan tiga permintaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara milad satu tahun Partai Ummat, Ahad, 17 April 2022. Dalam pidatonya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu juga meninta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mundur dari jabatannya.

Amien mengkritik Luhut yang berkoar menyampaikan klaim big data bahwa 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu, namun Luhut tidak berani menunjukkan bukti terkait klaimnya itu. Amien menyatakan sebagian besar masyarakat sipil sudah tak lagi percaya dengan pensiunan TNI tersebut.

"Seyogyanya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ujar Amien.

Jika Luhut tak kunjung mundur, Amien meminta Presiden Jokowi memecatnya.

Amien juga meminta Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, dan tegas bahwa dirinya secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, persis seperti perintah konstitusi. Amien menilai tak boleh adan Amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Advertising
Advertising

"Segera instruksikan supaya semua orang yang masih berusaha melakukan perpanjangan periode jabatan Presiden, berhenti mutlak. Alasan bahwa demokrasi membolehkan MPR melakukan amandemen ini dan itu, sesungguhnya hanyalah dalih–dalih murahan. Mereka sedang merobohkan bangunan demokrasi kita yang masih tersisa. Itupun sudah sangat keropos," ujar Amien.

Selanjutnya, Amien menyarankan pemerintah menghentikan pembangunan ibu kota negara. Dia meminta mega proyek tersebut ditunda karena keuangan negara yang sedang tak memungkinkan.

"IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat. Jangan isin mundur," tuturnya.

Terakhir, eks Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu berpesan agar pemerintah tidak terus menambah utang negara. Berdasarkan data APBN, tercatat adanya kenaikan utang Indonesia pada 2022 tembus Rp 7.000 triliun. Hingga 28 Februari 2022, utang Indonesia tercatat telah mencapai Rp 7.014,58 triliun. Angka tersebut naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari 2022, yakni Rp 6.919,15 triliun.

"Kepada Pak Jokowi, waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan nambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ujar Amien.

Partai Ummat merupakan partai yang didirikan Amien Rais bersama tokoh lainnya pada 29 April 2021. Mereka telah dinyatakan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berhak untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu 2024.

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

57 menit lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

1 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

5 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

5 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

6 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

6 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Luhut Binsar Pandjaitan Jemput Elon Musk di Bali, Pastikan Peluncuran Starlink Hari Ini

7 jam lalu

Luhut Binsar Pandjaitan Jemput Elon Musk di Bali, Pastikan Peluncuran Starlink Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut kedatangan CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk di Bali

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

10 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya