TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatannya. Lili dianggap semakin membebani kinerja KPK karena kerap kali dilaporkan ke dewan pengawas KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, saat ini Dewan Pengawas KPK sedang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar. Dia dianggap menerima fasilitas VIP menonton balapan Moto GP di Mandalika yang diberikan Pertamina.

"Untuk itu demi kebaikan KPK maka sudah semestinya LPS (Lili) mengundurkan diri. Kami berpandangan LPS telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK," kata Boyamin melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 April 2022.

Sebelum kasus yang tengah diusut ini, Lili, kata Boyamin, juga masih berhadapan dengan dewas KPK ihwal dugaan berbohong dalam jumpa pers resmi berupa bantahan pernah berkomunikasi dengan pihak-pihak Walikota Tanjung Balai yang menjadi tersangka kasus suap.

"Jadi ini mestinya sudah menjadi kartu kuning kedua dan ketiga yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning pertama berupa putusan bersalah melanggar kode etik berhubungan dengan Walikota Tanjung Balai," ucap Boyamin.

Pengusutan kasus Lili terbaru ini dinilainya juga sangat kuat karena dewas KPK telah melakukan investigasi dengan melayangkan surat panggilan resmi kepada pihak-pihak terkait. Biasanya, Boyamin berujar, kalau dianggap tidak cukup bukti dewas tidak melakukan pemanggilan saksi-saksi.

"MAKI meminta Dewas KPK untuk segera menuntaskan proses investigasi dan dilanjutkan persidangan guna memberikan kepastian atas dugaan pelanggaran LPS demi kepercayaan publik kepada KPK," kata Boyamin.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Kali ini laporan itu menuduh Lili menerima gratifikasi saat menonton gelaran Moto GP Mandalika.

"Ya benar, dalam proses," kata Anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi, Selasa, 12 April 2022.

Harjono mengatakan laporan itu telah diterima dan sedang diproses oleh. Namun, dia tak menjelaskan detail mengenai isi laporan tersebut. Menurut informasi, saat ini Dewas KPK masih meminta data dan keterangan dari sejumlah pihak mengenai laporan ini.