TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada pedagang di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pada hari ini, Kamis 7 April 2022. Dia menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan pembagian BLT itu sebelum hari raya Idul Fitri 1443 H awal bulan depan.

"Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran," kata Jokowi seperti dilansir dari keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Jokowi berharap BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu tersebut bisa meringankan beban masyarakat kelas bawah. Apalagi saat ini, harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga terus naik menyusul tingginya harga minyak goreng.

"Kami harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan," kata dia.

Bersamaan dengan pemberian BLT Minyak Goreng, Eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp 1,2 juta. Kepada penerima BMK, Presiden menyampaikan agar bantuan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.

"Yang Rp 1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp 300 ribu buat beli apa?" tanya Presiden kepada para pedagang.

"Beli minyak goreng, Pak," ujar para pedagang menjawab pertanyaan Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi oleh istrinya Iriana, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

BLT minyak goreng merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan satu dari sembilan bahan pokok itu. Meskipun terkesan bagus, banyak kalangan mengkritik pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

Pemerintah dianggap tak mampu mengendalikan harga di pasaran hingga kalah dari para mafia minyak goreng. Ada juga yang beranggapan bahwa BLT menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi menerapkan kebijakan instan dan tak kreatif.