TEMPO.CO, Jakarta - Hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal batal, jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman RI. Dalam rekomendasinya, Ombudsman meminta agar Jokowi menghukum Ketua KPK Firli Bahuri karena TWK yang diadakan lembaga itu dianggap cacat prosedur.

Ombudsman menyatakan sudah dua kali mengirimkan surat dengan isi yang sama ke Jokowi. Namun, surat Ombudsman terakhir dengan tanggal 29 Maret 2022 tidak mendapatkan respon dari Jokowi sampai hari ini.

"Kalau Presiden tidak bertindak (terhadap rekomendasi Ombudsman), ya nanti produk hukum yang ada di KPK bisa batal demi hukum," ujar Pakar Hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari, saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 April 2022.

Feri menerangkan, rekomendasi Ombudsman RI memang tidak memiliki daya paksa. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, Jokowi bisa dianggap lalai dan sewenang-wenang jika tidak melakukan rekomendasi tersebut.

Konsekuensi dari tindakan Jokowi itu bakal membuat kebijakan yang KPK terbitkan soal TWK dinyatakan batal demi hukum. "Tapi tetap, ketidakabsahan itu juga dibawa ke PTUN, bahwa presiden tidak melakukan tindakan yang seharusnya dia bertindak," kata Feri.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Jokowi dan Ketua DPR, Puan Maharani, Ombudsman meminta Presiden Jokowi menghukum Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Alasannya, mereka tidak menjalankan rekomendasi lembaganya perihal cacat prosedur dalam pelaksanaan TWK.

"Sebagai bentuk pengawasan publik yang baik dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk peningkatan mutu penyelenggaraan negara, kami mengharapkan Presiden RI dapat mencermati dan mempertimbangkan laporan Ombudsman,” seperti dikutip dari salinan surat yang diterima Tempo, Jumat, 1 April 2022.

Dalam surat tersebut, Ombudsman menjelaskan telah menerbitkan Rekomendasi Ombudsman pada 15 September 2021 mengenai maladministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Ombudsman menyatakan tindakan maladministrasi dilakukan oleh pimpinan KPK selaku Terlapor I, yaitu penyalahgunaan wewenang dan tindakan tidak patut. Sementara, Kepala BKN selaku Terlapor II dianggap melakukan maladministrasi berupa tindakan tidak patut.

Atas pelanggaran itu, salah satu rekomendasi yang diberikan Ombudsman kepada Ketua atau pimpinan KPK, yaitu melaksanakan pengalihan 75 pegawai KPK untuk menjadi ASN. Namun, Ombudsman menyatakan rekomendasi tersebut belum dilaksanakan sampai saat ini

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengaku masih bakal mengecek surat tersebut. Pihaknya belum mau memberikan keterangan lebih lanjut soal rekomendasi Ombudsman itu.

"Saya cek ke Kedeputian Hukum, ya (soal surat Ombudsman)," ujar Ngabalin saat dihubungi Tempo.

M JULNIS FIRMANSYAH


Baca: Jokowi Dinilai Melanggar Hukum Jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman soal TWK