Soal Keturunan PKI Boleh Jadi Tentara, Suara Warganet Terbelah

Reporter

Febriyan

Editor

Febriyan

Minggu, 3 April 2022 09:06 WIB

Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro (kanan) di Mabes TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat, 4 Maret 2022. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus larangan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota tentara ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Ada yang menolak, namun ada juga yang mendukung.

Pro dan kontra dari masyarakat itu bisa dilihat dalam unggahan di media sosial Instagram tempo.co dalam unggahan berjudul "Pintu Tentara buat Keturunan PKI".

Salah satu komentar yang mendukung kebijakan Andika tersebut datang dari akun @tengistianto. Dia menilai anak cucu para anggota PKI atau pun orang yang dicap PKI pada jaman dahulu tak ada lagi hubungannya dengan organisasi terlarang itu. Dia juga menilai PKI sudah tak ada lagi di Indonesia dan menyebut bahwa terorisme adalah musuh utama masyarakat Indonesia saat ini.

"Bravo pak Panglima, sdh selayaknya kita tidak diskrimintif terhadap anak-anak eks PKI yang saat itu mereka juga tidak tahu perbuatan orang tuanya. Tidak layak kalau anaknya menanggung dosa yang tidak mereka perbuat," tulis @tengistianto.

"Lagian saat ini kenapa kita harus takut sama PKI. Dulu saja saat personil TNI belum sebegitu kuatnya kita bisa menumpas PKI sampai keakar-akarnya. Kini TNI kita sudah sangat kuat dan mumpuni kenapa malah kita sangat khawatir akan kebangkitan PKI??!! rasanya ini kelewat berlebihan. PKI sudah tidak ada dibumi pertiwi. Yang ada justru terorisme. Yang kita takutkan saat ini adalah terorisme!"

Advertising
Advertising

Pendapat senada dituliskan oleh akun @iqbal.abimata. Dia menilai seorang anak tak seharusnya menanggung beban dosa kakek atau buyutnya.

"Ya, karena kita tak pernah bisa memilih dikeluarga mana kita dilahirkan. Seorang anak tak seharusnya menanggung beban dosa kakek atau buyut nya," tulis dia.

Akan tetapi sebagian besar komentar justru menyayangkan kebijakan Panglima TNI tersebut. Bahkan ada yang khawatir PKI akan bangkit.

"Soekarno juga memegang PKI, ujung-ujungnya? tau sendiri dikasih hati minta jantung. Kalau sudah begitu ideologinya ya susah. PKI sekarang underground dikasih jalan ? ya makin senang dong. wkkwkw," tulis akun @arimuhammadnoer.

"Ideologi PKI tidak akan pernah mati walau ke anak cucunya.. Jangan terkejut suatu saat nanti terjadi lagi pemberontakan dan perang saudara ditubuh TNI," tulis akun @yantosupri78.

Panglima TNI Andika Perkasa menghapus larangan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota tentara. Hal itu disampaikan Andika dalam rapat koordinasi penerimaan anggota baru TNI.

Andika Perkasa menyatakan bahwa dalam TAP MPRS XXV/MPRS/1966 yang selama ini menjadi landasan pelarangan tersebut tak ada kalimat bahwa keturunan PKI dilarang menjadi anggota TNI.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

7 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

13 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

14 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

18 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

18 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

18 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

19 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

21 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

21 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

25 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya