TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak segan mengevaluasi dan mencopot menteri yang menangani masalah pangan. Dia menyatakan kisruh soal pangan yang belakangan terjadi tak lepas dari kinerja para menteri tersebut yang dinilai buruk

“Kementerian dan lembaga di sektor pangan itu betul-betul harus dievaluasi secara total baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, dan lain-lain. Kementerian-kementerian yang menopang sektor pangan saya kira harus dievaluasi,“ kata Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi dalam diskusi yang daring, di Jakarta, Ahad, 27 Maret 2022.

Badiul menyoroti berbagai masalah yang dihadapi di sektor pangan, sehingga menyebabkan harga-harga beberapa barang mahal, dan impor komoditas pokok masih tinggi.

Dari berbagai masalah itu, ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan masih relatif rendah, meskipun ada kenaikan jumlah dari Rp 62,8 triliun pada 2021 jadi Rp 76,9 triliun pada 2022.

“Kenaikan sekitar Rp 15 triliun itu bukan angka yang besar ketika bicara sektor pangan,” kata dia.

Ia menyampaikan dampak minimnya anggaran ketahanan pangan menyebabkan kecenderungan pemerintah mengimpor barang pokok yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

"(Problem terkait) impor itu juga terjadi akibat rendahnya anggaran di sektor (pangan) ini yang tidak mampu mendorong produktivitas dalam negeri, sehingga Pemerintah harus impor," ujar Badiul.

Pada sisi lain, Badiul menilai problem impor terjadi karena infrastruktur yang mendukung dan menopang produksi di dalam negeri masih kurang, utamanya terkait sektor pangan. Misalnya, alat-alat pertanian termasuk traktor masih harus impor karena produksi dalam negeri belum memadai.

"Presiden sejak periode kemarin sudah kampanye produk lokal, tetapi faktanya infrastrukturnya belum dibangun," ujar Badiul.

Persoalan pangan memang terus terjadi di Indonesia sejak awal tahun ini. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng hingga meroketnya harga kedelai dan daging membuat masyarakat kesulitan.

Jokowi sendiri tampak tak banyak bicara soal polemik meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok tersebut. Pada Jumat kemarin, dia justru mengeluhkan penggunaan barang impor dalam belanja barang dan jasa di sejumlah kementerian.

Presiden Jokowi menilai realisasi belanja untuk produk dalam negeri masih cukup rendah, yaitu Rp 214 triliun atau sekitar 14 persen dari total belanja barang dan jasa sebanyak Rp 1.481 triliun. Tiga menteri yang mendapatkan sorotan Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.