Menaker: Seluruh BLK Harus Mampu Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

Rabu, 23 Maret 2022 19:39 WIB

Menaker: Seluruh BLK Harus Mampu Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

INFO NASIONAL--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan meningkatnya kompleksitas seluruh tantangan ketenagakerjaan tidak dapat diantisipasi dengan baik jika pemerintah hanya menyandarkan pada bentuk-bentuk pelaksanaan program yang sifatnya sekedar menyediakan formula kebijakan parsial dan bersifat tambal sulam.

Menurutnya, diperlukan cara pandang holistik dan radikal untuk memotret keseluruhan akar masalah lalu diurai dan dianalisis, hingga kemudian dibenahi secara fundamental.

"Tantangan besar ini mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mengambil langkah besar dalam menawarkan solusi sistematik dan komprehensif melalui sembilan lompatan sebagai terobosan yang menandakan kebijakan baru di berbagai dimensi utama sektor ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah, saat mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu 23 Maret 2022.

Menurut Menaker Ida, pelaksanaan pelatihan vokasi merupakan bentuk implementasi dari lompatan transformasi BLK yang saling terintegrasikan satu sama lainnya. Konkrit Rebranding BLK dalam transformasi BLK adanya perubahan nomenklatur BLK Lembang menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat. "Harapannya BLK di seluruh Indonesia mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja seperti di BPVP Bandung Barat ini," ujarnya.

Selain itu, kata Menaker Ida, Kemnaker telah melakukan pengembangan 5R, yang pertama, Reformasi Kelembagaan; kedua, Revitalisasi Sarana dan Prasarana. "Kami tidak ingin BLK-BLK yang ada itu hanya menjadi pameran alat-alat bekas, yang kalau orang mengingatnya di BLK itu alat-alatnya jadul maka kami revitalisasi seluruh sarana dan prasarana di seluruh BLK," katanya.

Advertising
Advertising

Yang ketiga, Redesain pelatihan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja; keempat, Relationship dengan membangun kemitraan pada seluruh stakeholder ketenagakerjaan; kelima, Rebranding BLK. "Pada konteks relationship dilakukan dengan cara mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu ekosistem. Kami bangun forum yang mempertemukan mereka sebagai Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menaker Ida Fauziyah juga melakukan dialog secara daring dan luring dengan FKLPI, serta peserta pelatihan dari 21 BPVP UPTP. (*)

Berita terkait

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

6 hari lalu

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

16 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

16 hari lalu

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.

Baca Selengkapnya

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

17 hari lalu

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, ditunjuk menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

24 hari lalu

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

28 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

28 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

33 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?

47 hari lalu

Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?

Konsep pemberian THR telah ada sejak awal 1950. Pencetusnya adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi.

Baca Selengkapnya

Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol

48 hari lalu

Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol

Payaman menilai aplikator wajib memberikan THR kepada ojol karena masuk kategori pekerja dengan jam kerja tidak tentu.

Baca Selengkapnya