TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang ia katakana mengenai penundaan Pemilu 2024 tak mengada-ada. Luhut membantah tudingan pihak yang meragukan validitas data tersebut.

Luhut mengklaim memiliki big data penundaan pemilu didukung 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Apa saja polemik tentang big data penundaan pemilu?

1. Klaim big data Luhut membodohi masyarakat

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti mengatakan, Luhut sedang membodohi masyarakat soal big data yang diklaim berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024.

"Saya ketawa sekaligus marah mendengar klaim 110 juta itu, kita semua dianggap bodoh sepertinya. Kita dibodoh-bodohi dengan cara ini, logika kita dibolak-balik sembarangan dan apa yang dinyatakan penguasa seakan-akan benar," kata Bivitri dalam diskusi daring, Rabu, 16 Maret 2022.

2. Metode ilmiah pengumpulan data tidak dijelaskan

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan, klaim big data Luhut berdasarkan data internal. "Sebagai bagian dari pemerintah, tentu Pak Luhut menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," kata Jodi, Selasa, 15 Maret 2022.

Namun, Jodi enggan membeberkan data lengkap dan metode ilmiah pengumpulan data. "Saya enggak punya authorized untuk itu," katanya.

3. Klaim Luhut terbantahkan

Menurut Bivitri, data yang diklaim Luhut sudah dimentahkan oleh Drone Emprit. Data menunjukkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden atau hanya 0,055 persen. Padahal pengguna Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi pengguna akun lain seperti Instagram dan Facebook yang persentasenya bisa lebih sedikit.

"Jadi 110 juta itu tidak mungkin jika melihat data Drone Emprit. Apalagi metode ilmiahnya (yang diklaim Luhut) tidak jelas. Kita disesatkan (oleh Luhut) dengan data yang disampaikan di channel Youtube, yang saya yakini juga ada biayanya," kata Bivitri.

4. Dianggap manipulasi

Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Luhut melakukan manipulasi informasi. "Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas tidak merepresentasikan apa pun, karena tidak ada konfirmasi data yang mana," kata Khoirul dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Minggu, 13 Maret 2022.

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menilai klaim big data penting dijelaskan kepada publik. Tujuannya supaya jelas dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan dataya. "Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena-mena," kata Adian.

Luhut membantah tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data dari big data. "Ya pasti ada, lah. Masa bohong?" kata Luhut saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.

NAUFAL RIDHWAN ALY

Baca: Bivitri Susanti Sebut Luhut Bodohi Rakyat dengan Klaim Big Data Penundaan Pemilu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.