TEMPO.CO, Samarinda - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendukung pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut dia pemilihan Kalimatan Timur juga sudah tepat karena lokasinya strategis.

"Saya kira sangat baik prospeknya ke depan. Kaltim mempunyai wilayah cukup besar dan bicara prospek pengembangan kawasan pusat bisnis dan ekonomi pasti cepat berkembang. Selain posisi Kalimantan sangat strategis berada di tengah Indonesia, sehingga dari mana saja mudah dijangkau," kata dia dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Senin 14 Maret 2022.

Ansar merupakan satu dari 34 gubernur yang diundang untuk mengikuti acara Kendi Nusantara bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Tugu Titik Nol IKN Nusantara. Setiap gubernur diminta membawa tanah dan air dari daerahnya masing-masing untuk disatukan ke dalam sebuah kendi.

Ansar menyatakan tanah yang dibawanya berasal dari pusat Kerajaan Melayu di Lingga, Kepulauan Riau sementara air berasal dari Sumur Empu Putri di Pulau Penyengat.

"Tanah kami bawa dari pusat Kerajaan Melayu Kepri di Lingga serta airnya dari Sumur Air Empu Putri dari Pulau Penyengat. Yang kami bawa ini mempunyai nilai sejarah dan harapannya semoga tanah dan air yang menyatu memiliki kekuatan membangun negeri ini kedepannya," kata dia.

Setelah ritual Kendi Nusantara, Jokowi dan seluruh gubernur yang hadir akan melakukan penanaman pohon di kawasan tak jauh dari Tugu Titik Nol IKN Nusantara. Jokowi malam ini rencananya akan berkemah di sana bersama Kepala Otorita IKN dan wakilnya, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe plus empat gubernur dari Kalimantan.

Rencana pembangunan IKN sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara masih belum terlalu mendesak. Pembahasan Undang-Undang IKN yang dilakukan secara kilat di DPR juga dinilai tak mengakomodasi suara dari masyarakat,

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga menilai pembangunan IKN Nusantara akan mengancam keberlangsungan 16 ribu hektar ekosistem mangrove di sana. Tak hanya itu, kehidupan masyarakat adat di sana juga disebut terancam.

Baca: 6 Gubernur Tak Dampingi Jokowi di Acara Kendi Nusantara