TEMPO.CO, Jakarta - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai penundaan Pemilu 2024 mengakibatkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi.

“Apakah ini fenomena alamiah, siapa operator politik yang mendesainnya? Apakah dalangnya adalah kelompok basis kekuasaan para oligarki? aktor-aktor yang tidak menginginkan pestanya cepat berakhir, rencana jahat para oligarki membeli partai-partai politik demi melanggengkan kekuasaanya?” katanya melalui keterangan pers, Senin, 7 Maret 2022.

Menurut Pangi, jika rakyat menolak penundaan pemilu dan menolak penambahan masa jabatan presiden hal tersebut sama dengan menghidupkan alarm bagi pemerintah yang berkuasa.

“Legitimasi rakyat adalah daya tahan rezim berkuasa, kehilangan legitimasi dan tidak ada rezim yang dapat bertahan tanpa legitimasi rakyat, kalau rakyat menolak penundaan pemilu dan menolak penambahan masa jabatan presiden, itu sebetulnya sama dengan vitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh, mengabaikannya adalah alarm bagi pemerintah yang berkuasa,” katanya.

Ia menyatakan bahwa yang berkuasa di Indonesia adalah kuasa rakyat bukan oligarki. Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi sewenang-wenang apalagi membiarkan kaum oligarki berhasil menghabisi demokrasi.

"Yang berkuasa di Republik Indonesia adalah kuasa rakyat bukan kuasa para oligarki, kembali ke rakyat, negara tidak boleh tergelincir menjadi despotisme (sewenang-wenang)," tutur Pangi.

Pangi menegaskan bahwa penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara dan mengacaukan siklus demokrasi yang membatasi masa jabatan rezim pemerintahan yang berkuasa. “Berkuasa adalah candu, akan tetapi jauh lebih berkelas mengakhiri masa jabatan presiden dengan happy ending,” katanya.

SAFITRI

Baca juga: Dugaan Manuver Luhut Menggalang Penundaan Pemilu 2024