TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai tersebut adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Tujuh petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Sumber lain di Golkar menuturkan, Airlangga Hartarto diminta tak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang.

Airlangga tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi Tempo pun enggan berkomentar.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. “Tidak benar,” ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut. “Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu,” tutur Zulkifli lewat pesan pendek, Sabtu, 5 Maret lalu.

Luhut belum merespons pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan ketua umum partai dan rencana perpanjangan masa jabatan persiden.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai.

“Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar,” tutur Jodi, Sabtu, 5 Maret lalu.

Bagaimana skenario perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 ini dirancang? Baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022.